SARASA Institute Desak Kemendagri Usut Laporan Audit BPK Terhadap Kabupaten Pangandaran, Ini Alasannya

Jakarta, tvOnenews.com - Direktur Eksekutif Saung Aspirasi Sararea (SARASA Institute) Tedi Yusnanda melaporkan hasil temuan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dugaan buruknya tata kelola keuangan dan anggaran Kabupaten Pangandaran periode 2022-2024.

Tedi menilai, hal itu membuat pemerintah Kabupaten Pangandaran bepotensi mengalami kehilangan uang atau kas daerah senilai Rp439,47 miliar.

Tedi menjelaskan bahwa temuan tersebut berdasarkan Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan opini Wajar Dengan Pengeculian (WDP) kepada pemerintah Kabupaten Pangandaran selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun anggaran 2022 hingga 2024 atau saat masa pemerintahan bupati Jeje Wiradinata.

Oleh karenanya, Tedi mendesak Kemendagri bekerjasama dengan instansi terkait lainnya untuk menindak lanjuti hasil temuan ini, baik secara administratif maupun secara hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

"Ya kami melihat baik bupati sebelumnya atau bupati yang sekarang menjabat tidak melakukan perubahan apapun dan karena itulah kita meminta kemendagri mau menindak lanjuti hasil temuan ini" ujarnya di kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

"Selain hanya pada persoalan sanksi administrasi, jika memang itu betul ditemukan dugaan tipikor, maka Kementerian Dalam Negeri juga bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku," tegasnya.

Baca Juga

Tindak Lanjuti Dugaan Keracunan Makanan di Jayapura, Wamendagri Ribka Haluk Pastikan Pemerintah Turun Langsung

Sebelumnya, selain di Kemendagri, Tedi juga melaporkan temuannya ke Kementerian Keuangan dan berharap agar dapat segera ditindak lanjuti.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengimbau agar Pemda mempercepat belanja produktif dan tidak menunggu hingga akhir tahun.

Selain itu, Purbaya meminta para kepala daerah menjaga tata kelola dan integritas karena hal ini berpengaruh terhadap kepercayaan investor serta masyarakat.

"Jaga tata kelola dan integritas. Kepercayaan publik dan investor adalah modal utama. Sekali hilang, membangunnya butuh waktu lama," ujarnnya di kantor Kemendagri, Jakarta pusat, Senin (20/10/2025). (muu)