Putin Setuju PBB & Palang Merah Evakuasi Warga Sipil di Mariupol

PBB - Presiden Rusia Vladimir Putin "pada prinsipnya" setuju Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) terlibat dalam evakuasi warga sipil dari pabrik baja yang dikepung di Kota Mariupol, Ukraina, kata PBB, Selasa (26/4).

Selama pertemuan di Moskow, Putin dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres membahas perkembangan di pabrik baja raksasa Azovstal, di mana pembela Ukraina terakhir di Mariupol berjongkok setelah pengepungan dan bombardir Rusia selama berbulan-bulan. "Diskusi selanjutnya akan dilakukan bersama Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) dan Kementerian Pertahanan Rusia," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric lewat pernyataan.

Pada Selasa, Putin memberi tahu Presiden Turki Tayyip Erdogan bahwa tidak ada operasi militer yang berlangsung di Mariupol dan bahwa Kiev harus "bertanggung jawab" atas orang-orang yang bersembunyi di pabrik baja Azovstal. Ukraina pada Senin (25/4) memohon PBB dan ICRC agar terlibat dalam evakuasi warga sipil dari Azovstal.

Guterres diperkirakan akan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di Kiev pada Kamis (28/4). Selama konferensi pers dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavro, Guterres mengatakan dirinya telah mengusulkan "Grup Kontak Kemanusiaan" pejabat Rusia, Ukraina dan PBB.

Kelompok itu, katanya, perlu dibentuk "untuk melihat peluang membuka koridor yang aman, dengan menghentikan permusuhan lokal dan untuk menjamin bahwa koridor-koridor itu efektif."

Moskow menggambarkan invasi Ukraina 24 Februari sebagai "operasi militer khusus" dan membantah menargetkan warga sipil. Mereka menyalahkan Ukraina atas kegagalan koridor kemanusiaan yang berulang.

Baca Juga

Menteri HAM Tegaskan Warga Sipil Tak Boleh Dilibatkan dalam Operasi di Papua

Pada 21 April, Rusia menyatakan kemenangan di Mariupol meski masih ada pasukan Ukraina yang tersisa bertahan di kompleks bawah tanah di Azovstal.

Rusia pada Senin, mengatakan, akan membuka koridor kemanusiaan bagi warga sipil supaya meninggal pabrik baja, namun Ukraina menyebutkan bahwa tidak ada kesepakatan semacam itu dan bahwa Rusia masih menggempur mereka. (Reuters/ant/ari)