Kongres X LMND Mendorong Program Penguatan Riset Dan Data

Jakarta, tvOnenews.com - Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) telah menyelesaikan rangkaian Kongres X LMND di Surabaya, Jawa Timur. Claudion K. Sare & Taufiq Hidayat terpilih sebagai Ketua Umum & Sekretaris Jenderal Eksekutif Nasional LMND periode 2025-2027 melalui musyawarah mufakat. 

Kongres diawali dengan fun run & penanaman pohon sebagai upaya LMND melahirkan tradisi baru dalam lingkungan organisasi gerakan mahasiswa dan gerakan sosial.

Claudion K. are menyampaikan bahwa organisasi gerakan perlu menampilkan wajah baru terutama dalam agenda nasional yang seringkali melibatkan perkelahian fisik antar sesama anggota. 

Alhasil kegiatan yang semestinya menjadi ruang konsolidasi berubah menjadi ruang polarisasi yang menghambat perubahan sosial. 

"Organisasi gerakan perlu melakukan refleksi dan transformasi agar kembali memainkan peran signifikan dalam agenda perubahan sosial. Tradisi seperti perkelahian yang menimbulkan korban serta perpecahan internal akan mengucilkan peran kelompok gerakan sebagai agen transformatif," kata Dion, kepada wartawan, di Surabaya, Senin (27/10).

Lebih lanjut, Dion sapaan akrab Claudion mengatakan LMND akan menjadi organisasi gerakan berbasis riset untuk menjawab setiap permasalahan.

Baca Juga

Sejumlah Provokator Menyusup di Demo Depan Gedung Grahadi Surabaya, Aksi Damai Mendadak Mencekam

"LMND akan berupaya menggerakkan sumber daya organisasi untuk melakukan riset dan mengutamakan data dalam menjawab setiap permasalahan sehingga solusi yang ditawarkan dapat membantu pemerintah melakukan perbaikan-perbaikan ataupun menjadi dasar pengambilan keputusan," ucapnya.

Terkait politik luar negeri pemerintah, ia mengatakan harus memiliki orientasi kepentingan nasional dan solidaritas aktif terhadap bangsa tertindas. 

"‎Politik luar negeri Indonesia harus mengedepankan kepentingan nasional sekaligus solidaritas internasional terhadap bangsa-bangsa yang tertindas. Melalui berbagai agenda internasional, Indonesia dapat menjadi mediator konflik sekaligus menegosiasikan kepentingan nasional untuk kesejahteraan rakyat," imbuh Dion.

Sebagai penutup, ia berharap pemerintah mewujudkan demokrasi kerakyatan dengan membuka partisipasi rakyat seluas luasnya dalam pengambilan kebijakan dan mewujudkan pemerintahan yang bersih serta bebas dari korupsi.

"‎Demokrasi di Indonesia tidak boleh menjadikan rakyat hanya sebagai objek pelengkap atau sekedar alat legitimasi dalam pemilihan umum. Masyarakat harus diikutsertakan dalam setiap penentuan kebijakan publik, membuka ruang partisipasi seluas luasnya dari daerah hingga nasional sehingga dapat menjamin kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat," tegas Dion.