Polres Jakarta Utara Dalami Dugaan Pemalsuan Nampan Program MBG, Beberapa Saksi Sudah Diperiksa
- tvOnenews.com/Rika Pangesti
Jakarta, tvonenews.com - Isu dugaan pemalsuan food tray atau nampan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat. Setelah melakukan pengecekan terhadap sebuah ruko milik importir di kawasan Ancol, Polres Metro Jakarta Utara kini menyelidiki dugaan pemalsuan label SNI dan logo halal pada peralatan makan yang disebut digunakan dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Onkoseno Grandiarso Sukahar, membenarkan adanya penyelidikan terkait laporan masyarakat mengenai praktik ilegal di ruko milik PT Laba-laba Nusantara.
“Masih kita dalami informasi tersebut mendasari adanya aduan,” ujar AKBP Onkoseno kepada wartawan, Sabtu (1/11).
Meski enggan merinci temuan awal, Onkoseno memastikan sejumlah saksi telah diperiksa oleh penyidik.
“Ada beberapa yang kita periksa,” tegasnya saat dikonfirmasi.
Sementara itu, Kasie Humas Polres Metro Jakarta Utara, Ipda Maryati Jonggi, juga mengonfirmasi bahwa tim Satreskrim telah melakukan pengecekan lokasi ruko di kawasan Ancol yang dilaporkan masyarakat.
“Terkait adanya informasi dari masyarakat, Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara benar melakukan pengecekan tempat tersebut,” kata Ipda Maryati.
“Saat ini masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Untuk rilisnya belum ada, nanti kami sampaikan setelah hasil penyelidikan,” tambahnya.
Ipda Maryati juga membenarkan bahwa laporan masyarakat tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan nampan MBG.
“Iya betul,” ujarnya singkat.
Kasus ini bermula dari aduan warga dan laporan investigasi media yang menyoroti dugaan pemalsuan label “Made in Indonesia” dan logo halal pada nampan yang digunakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ruko milik PT Laba-laba Nusantara di kawasan Ancol, Jakarta Utara, disebut sebagai lokasi penyimpanan alat makan impor dari China yang diberi label palsu, termasuk logo Badan Gizi Nasional (BGN) tanpa izin.
Adapun, Program MBG sendiri menjadi salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan gizi anak sekolah.
Karena itu, munculnya dugaan pemalsuan produk yang digunakan dalam program tersebut menggegerkan publik.
Polres Metro Jakarta Utara kini tengah melakukan penyelidikan mendalam, termasuk menelusuri asal barang, proses distribusi, dan pihak-pihak yang terlibat.
Jika terbukti, para pelaku bisa dijerat dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SNI), dengan ancaman pidana penjara hingga 7 tahun atau denda maksimal Rp50 miliar.
(rpi/rpi)
Load more