Tak Lagi Mengular, 35 Juta Warga Kini Terima BLT Secara Digital Bahkan Sampai ke Pelosok

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah menghapus antrean panjang distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang selama ini menjadi momok penerima bantuan, dengan menerapkan sistem digital dan undangan terjadwal.

Transformasi ini digadang menjadi lompatan besar pelayanan publik, memastikan bantuan diterima cepat, aman, dan manusiawi.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan digitalisasi penyaluran bansos merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam memastikan bantuan tepat sasaran, termasuk bagi warga di wilayah terpencil.

“Sekarang penerima bansos tidak harus antre mengular karena sudah menggunakan sistem undangan, dan pelayanannya pun cepat,” ujar Meutya, dalam keterangan tertulis, Senin (3/11/2025).

Pemerintah juga menjamin tidak ada keluarga yang terlewat, bahkan bagi mereka yang tidak dapat hadir secara langsung.

“Tidak boleh ada satu pun yang tidak sampai kepada keluarga penerima manfaat. Termasuk tadi kalau orangnya tidak dapat hadir karena satu dan lain hal, bantuan akan diantar sampai ke rumahnya langsung,” tegasnya.

Dari total 35 juta keluarga penerima manfaat, sekitar 17 hingga 18 juta akan menerima BLT melalui jaringan PT Pos Indonesia. Dengan beban distribusi masif ini, digitalisasi menjadi kunci efisiensi.

“Dengan skala sebesar 35 juta penerima, layanan pos harus terus memperkuat sistem digital agar distribusi bantuan berlangsung efisien dan tanpa hambatan,” jelas Meutya.

Ia juga menekankan bahwa aspek kemanusiaan tetap harus melekat dalam pelayanan publik.

“Kita harus terus menyapa dengan penuh empati, melayani dengan hati,” tuturnya.

Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris menjelaskan perusahaan kini telah bermetamorfosis dari pengantar surat menjadi penyedia layanan logistik dan keuangan modern, termasuk penyaluran bansos berbasis teknologi.

Dengan sistem yang terintegrasi, mekanismenya dibuat sederhana.

“Nanti petugas kami akan mengecek melalui aplikasi, jika sesuai, BLT akan langsung dibayarkan,” ujarnya.

Menurut Haris, penerima bantuan cukup membawa undangan berbarcode dan identitas resmi ke kantor pos untuk pencairan.

Reformasi sistem BLT ini menandai penguatan infrastruktur digital pelayanan publik. 

Lebih dari sekadar transfer dana, program ini menjadi ujian kesiapan negara mengadopsi teknologi dalam kesejahteraan sosial, dari kota besar hingga pelosok.

Pemerintah berharap transformasi ini bukan hanya mempercepat proses, tetapi juga mengembalikan martabat penerima bantuan, memastikan tidak ada warga yang diperlakukan inferior hanya karena membutuhkan negara. (agr/muu)