Pemerintah "Ngos-ngosan" Bayar Utang Whoosh, Ekonom: Jangan Perpanjang Tenor, tapi Minta China Hapus Sebagian Utang

Jakarta, tvOnenews.com - Rencana pemerintah membuka opsi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menangani masalah keuangan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) memicu kritik keras.

Pengamat ekonomi dari Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara, menegaskan penyelamatan finansial Whoosh tidak boleh membebani fiskal negara, melainkan harus menekan pihak China untuk menghapus sebagian utang proyek.

Dalam keterangannya, Bhima menyebut solusi utama bukan memperpanjang tenor atau skema bailout APBN, melainkan negosiasi debt cancellation kepada China.

“Kereta Cepat (Whoosh) ini solusinya adalah debt cancellation atau penghapusan sebagian utang,” ujarnya, saat dihubungi tvOnenews.com, Senin (3/11).

Ia bahkan menilai ada persoalan serius pada tahap awal proyek di era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), dan eks Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang menurutnya layak ditelusuri penegak hukum.

“Ada masalah di pihak pemerintah terutama Presiden Jokowi dan Luhut yang perlu diselesaikan di KPK. Tapi ada tanggung jawab pihak konsorsium China karena proposal dan pelaksanaan proyek sangat berbeda,” tegas Bhima.

Baca Juga

Menko Muhaimin Beri Penghargaan atas Kepatuhan Badan Usaha dan Pemda dalam Program JKN

Menurutnya, dugaan ketidaksesuaian proposal proyek, termasuk biaya bengkak (cost overrun) dan klaim bunga murah serta penyelesaian proyek cepat, telah merugikan BUMN dan APBN.

“Misalnya soal cost overrun, kemudian iming-iming bunga murah dan pengerjaan cepat, itu merugikan BUMN dan APBN. Solusinya bukan perpanjangan tenor utang, tapi minta pihak China hapus sebagian utang dan bunga,” kata Bhima.

Bhima menekankan bahwa praktik pembatalan utang cukup lazim dalam proyek yang dinilai memiliki kajian kelayakan bermasalah.

“Praktik debt cancellation itu wajar di proyek yang feasibility study-nya bermasalah. Jadi opsi bailout APBN harus ditutup sama sekali, jangan dijadikan bahan negosiasi,” ujarnya.

Selain itu, ia mendorong pemerintah menunda kelanjutan proyek kereta cepat Jakarta–Surabaya agar negara tidak terjebak risiko utang lebih besar.

“Opsi paralel adalah menunda pembangunan kereta cepat jakarta surabaya, karena apbn kalau dilibatkan konyol namanya, ini jebakan utang,” tegas Bhima.

Sebelumnya, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pemerintah telah mengunci komitmen untuk hadir mencari solusi pendanaan Whoosh, termasuk melalui APBN.

“Pemerintah, APBN, pasti akan jadi bagian,” kata AHY, setelah melaporkan hasil rapat koordinasi terbatas kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pemerintah menyebut detail penggunaan APBN akan diumumkan pada waktu tepat, sementara proses restrukturisasi keuangan proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini terus berjalan. (agr/dpi)