Yasonna PDIP soal Usulan Gelar Pahlawan Soeharto: Kontroversinya Tinggi, Hati-hati Lah

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Yasonna Laoly meminta agar usulan pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Presiden ke-2 Soeharto dapat dikaji lebih baik.

Dia melihat banyak pro kontra dan kontroversi yang muncul terkait usulan pemberian gelar pahlawan tersebut.

"Kalau boleh ya kita berharap sebaik-baiknya pemberian gelar pahlawan nasional betul-betul dikaji dengan baik lah. Keputusan MPR yang lalu dan semangat reformasi yang lalu, ini gerakannya saya lihat kontroversinya sangat tinggi," ucap Yasonna kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 5 November 2025.

Yasonna juga mendorong agar pemerintah memberikan penjelasan yang lengkap terkait pemberian gelar pahlawan itu. Eks Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) itu mengingatkan agar pemberian gelar pahlawan dilakukan secara hati-hati.

"Sebaiknya diberi penjelasan yang lebih sempurna karena ini tidak mudah. Jadi kalo pemberian gelar pahlawan nasional itu saya harap kita berharap agar hati-hati lah," ungkap dia.

Untuk diketahui, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul telah menyerahkan 40 nama yang diusulkan mendapatkan gelar pahlawan nasional ke Menteri Kebudayaan (Menbud) sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon.

Baca Juga

Mercy Barends: Tidak Boleh Ada Eksploitasi Buruh, Buruh Tulang Punggung dan Fondasi Ekonomi Nasional

Penyerahan dilakukan di Kantor Kementerian Kebudayaan (Kemenbud), Jakarta Pusat, Selasa, 21 Oktober 2025.

Sejumlah nama yang tercantum dalam berkas tersebut dan dinilai memenuhi syarat antara lain, Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan Marsinah selaku tokoh buruh dan aktivis perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur.

"Usulan ini berupa nama-nama yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir ini. Jadi ada yang mungkin sudah memenuhi syarat sejak 5 tahun lalu, 6 tahun lalu, 7 tahun lalu. Dan ada beberapa nama yang memang kita bahas dan kita putuskan pada tahun ini. Di antaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid dan juga ada Marsinah serta ada beberapa tokoh-tokoh yang lain," kata Gus Ipul, sapaan akrabnya, kepada wartawan.

Gus Ipul menjelaskan, tahap pengusulan nama-nama ini berawal dari masyarakat serta Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD). 

Selanjutnya, diajukan dan ditandatangani oleh bupati atau wali kota setempat. Selanjutnya, dokumen ditandatangani gubernur, lalu diteruskan ke Kemensos.

Yeni Lestari