Bahlil Respons Penolakan Netizen Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Bila Perlu Semua Mantan Presiden Dapat Gelar

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menanggapi santai munculnya polemik terkait rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto.

Ia menilai perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, namun menekankan pentingnya menghormati jasa para tokoh bangsa.

“Kita harus menghargai jasa para tokoh-tokoh bangsa, ya. Jadi kita biasa saja. Kita tidak bisa melupakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Harto selama 32 tahun itu sesuatu yang luar biasa,” ujar Bahlil usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (6/11).

Menurut Bahlil, bagi Partai Golkar, Soeharto adalah sosok sentral dan salah satu tokoh penting yang berperan dalam menjaga ideologi Pancasila. Ia juga menilai masa kepemimpinan Soeharto di era Orde Baru meninggalkan warisan pembangunan yang nyata bagi bangsa Indonesia.

“Pak Harto adalah seorang tokoh, kemudian pemimpin bangsa 32 tahun yang mampu membawa Indonesia dari inflasi yang 100 persen kemudian inflasinya terjaga. Sampai kemudian bangsa kita menjadi Macan Asia di pada saat itu ya, di zaman Orde Baru,” kata Bahlil.

Bahlil menegaskan, pencapaian ekonomi dan pembangunan di masa Soeharto merupakan bagian penting dari sejarah bangsa yang perlu diapresiasi tanpa menutup mata terhadap sisi lain perjalanan politik masa itu.

Baca Juga

Menteri Bahlil soal Penyesuaian Harga BBM Non Subsidi: Masih Dibahas dengan Swasta

“Kalau kita mau bicara manusia yang sempurna, kesempurnaan itu cuma Allah Subhanahu wa ta’ala. Semua masih ada plus minus. Sudahlah, yang baik kita hargai,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bahlil mengusulkan agar pemerintah tidak hanya mempertimbangkan Soeharto, tetapi juga semua mantan presiden Indonesia untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap pengabdian mereka bagi negara.

“Bila perlu kami menyarankan semua tokoh-tokoh bangsa yang mantan-mantan presiden ini kalau bisa dapat dipertimbangkan untuk diberikan gelar pahlawan nasional, ya,” tutupnya.

Pernyataan Bahlil itu datang di tengah perdebatan publik yang mengiringi usulan Partai Golkar agar Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan nasional, usulan yang sebelumnya telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan.

Namun, wacana gelar pahlawan untuk Soeharto kembali memicu penolakan luas di media sosial. Tagar #SoehartoBukanPahlawan mendominasi jagat X/Twitter, dengan banyak warganet menyoroti catatan pelanggaran HAM dan kekerasan negara di era Orde Baru.

Publik mengaitkan kasus-kasus seperti penembakan misterius (Petrus), tragedi Tanjung Priok 1984, penculikan aktivis 1997, dan Kudatuli 1996 sebagai alasan penolakan.

Kontroversi itu menempatkan pemerintah dalam sorotan, di tengah proses finalisasi daftar tokoh penerima gelar pahlawan nasional tahun ini yang akan diumumkan pada Peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2025. (agr/dpi)