Usai Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Menteri PPPA Dorong Program Sekolah Ramah Anak

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan perlunya evaluasi dan penguatan total terhadap program sekolah ramah anak usai insiden ledakan yang mengguncang SMAN 72 Jakarta, pada Jumat (7/11/2025).

Arifah menilai tragedi tersebut menjadi pengingat penting bahwa sekolah harus benar-benar menjadi ruang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan bagi anak-anak.

“Jadi memang perlu penguatan sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak itu kan adalah sekolah yang aman, nyaman, sehat, bersih, kemudian inklusif dan bebas dari kekerasan. Nah ini perlu penguatan kembali dilakukan bersama-sama,” ujar Arifah usai menjenguk para korban ledakan di RS Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (8/11/2025).

Arifah menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang terjadi di lingkungan pendidikan tersebut. Ia berharap seluruh korban, baik siswa maupun tenaga pendidik, dapat segera pulih secara fisik dan psikis.

“Tadi saya menjenguk anak-anak yang menjadi korban dari peristiwa yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta. Kita menyampaikan empati dan tetap menyemangati anak-anak dan juga keluarga yang hadir di situ untuk supaya mereka tidak patah semangat untuk melanjutkan sekolah,” tutur Arifah.

Menurut Arifah, pendampingan psikologis akan menjadi fokus utama Kementerian PPPA bersama sejumlah pihak. Pendampingan tidak hanya diberikan kepada korban yang masih dirawat di rumah sakit, tetapi juga bagi guru, orang tua, dan siswa lain di sekolah tersebut.

Baca Juga

TNI AL dan Pemkab Banyuwangi Optimalkan 1.200 Hektar Lahan untuk Tanam Kedelai

“Kita akan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait ya. Karena yang dilakukan pendampingan ini bukan hanya sekarang yang sedang sakit, guru, orang tua dan juga siswa lain yang ada di sekolah itu menurut saya sangat penting dilakukan pendampingan,” jelasnya.

Arifah menekankan bahwa penguatan sekolah ramah anak tidak bisa dijalankan oleh Kementerian PPPA sendiri. Diperlukan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat agar setiap anak mendapatkan lingkungan belajar yang sehat, aman, dan inklusif.

“Ini perlu kolaborasi dari berbagai pihak, dari pihak sekolah, keluarga, dan juga masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut akan dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, yang akan digelar besok. Rapat itu akan melibatkan Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Sosial, Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi), serta pihak kepolisian.