Ihwal Proyek Data Geospasial di BIG, Pakar Kebijakan Publik Ingatkan Ini

Jakarta, tvOnenews.com - Ihwal proyek strategis pengumpulan data geospasial dan peta dasar seluruh wilayah Indonesia di Badan Informasi Geospasial (BIG) mendapat sorotan elite politik hingga dari pakar kebijakan publik. 

Peserta tender yang didominasi perusahaan Asing asal Cina, salah satunya Shanxi Tirain Science and Technolgy Co.,Ltd. dinilai sangat berisiko tinggi terjadi kebocoran informasi penting. Dan pada akhirnya bisa mengancam kedaulatan peta data, kedaulatan teritorial, sumber daya alam dan manusia. 

“Sebenarnya aturannya nggak boleh, tapi mungkin ada peraturan baru yang membolehkan. Masuknya perusahaan-perusahaan Tiongkok dalam tender ini bisa menimbulkan risiko besar jika data geospasial Indonesia jatuh ke tangan asing," jelas pakar pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah kepada media di Jakarta, seperti yang dikutip pada Rabu (13/11/2025). 

Seperti diketahui, proyek strategis nasional itu berupa penyediaan data dasar geospasial dan peta dasar wilayah seluruh Indonesia, dengan pembiayaan soft loan dari Bank Dunia mencapai sekitar 238 juta dolar AS.

Proyek ini terbagi menjadi dua bagian besar, yakni pengumpulan data spasial wilayah urban dan non-urban yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. 

Dalam proyek tersebut, terdapat delapan perusahaan yang dinyatakan lolos kualifikasi. 

Baca Juga

Presiden Prabowo Dorong Kedaulatan Emas Nasional

Namun, sebagian besar di antaranya merupakan perusahaan asing asal Tiongkok, baik yang berdiri sendiri maupun tergabung dalam konsorsium. 

Sejumlah perusahaan asing itu adalah PT Wolpert JV Map Tiga Internasional, PT Internal Technoloies Corporation. PT Exsa Internasional JV Asia Air Survey Co., L.td, dan konsorsium perusahan dari Cina yakni PT Beijing ZKYS Remote Sensing Information Technology Co.Ltd, Hineyckmb Aerospace Technologies (Beijing Co., Ltd, dan PT Earth View Image Inc. 

Kondisi ini, menurut Trubus, patut menjadi perhatian serius karena menyangkut aspek keamanan dan kedaulatan negara.

“Yang dikhawatirkan itu kalau geospasial itu oleh pemenang tendernya antara orang Tiongkok. Seluruh sumber daya alam kekayaan kita bisa terekam oleh Tiongkok semuanya nanti,” ucapnya.

Dia juga ingatkan pemerintah perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut. 

Data geospasial tidak sekadar peta wilayah, melainkan informasi strategis yang dapat mengungkap kekayaan sumber daya alam Indonesia secara detail.