Menko PM Dorong Reformasi Total Pendidikan Kejuruan: Perlu Badan Vokasi Nasional untuk Benahi SMK

Jakarta, tvOnenews.com — Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, menilai reformasi besar-besaran di sektor vokasi tidak bisa lagi ditunda.

Ia menegaskan perlunya pembentukan Badan Vokasi Nasional (BVN) sebagai lembaga terpusat yang mampu mengatasi persoalan mendasar dalam pengelolaan SMK dan pendidikan vokasi di Indonesia.

Dalam keterangan pers, Muhaimin menyebut BVN akan menjadi kunci untuk menciptakan lulusan SMK yang kompetitif dan siap bersaing di pasar kerja internasional.

“Sistem vokasi nasional harus terus dikembangkan. Saya mengusulkan dibuat, didirikan Badan Vokasi Nasional, BVN,” kata Menko Muhaimin, Jumat (14/11/2025).

Jawaban atas Carut-Marut Pengelolaan Vokasi

Muhaimin menilai sistem vokasi Indonesia selama ini berjalan tanpa koordinasi yang kuat, menyebabkan SMK dan lembaga vokasi lainnya sulit memenuhi kebutuhan industri.

Baca Juga

Gubernur Khofifah Luncurkan SPMB Jatim 2026: Pastikan Transparan, Akuntabel dan Berkeadilan

Salah satu akar persoalan adalah kurikulum yang tidak relevan (mismatch) dengan dunia kerja serta pelatihan vokasi yang tumpang tindih antar kementerian dan lembaga.

Menurutnya, mekanisme penyaluran lulusan SMK juga masih lemah, sehingga banyak siswa kehilangan akses terhadap pekerjaan yang sesuai keterampilan mereka.

“Pasar kerja di dalam maupun di luar negeri sangat potensial, tetapi pendidikan dan vokasi perlu dikonsolidasikan lebih cepat sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat generasi muda untuk cepat meng-update kapasitasnya,” ujarnya.

Sertifikasi Internasional Jadi Sorotan

Muhaimin juga menyoroti minimnya sertifikasi kompetensi dan bahasa asing berstandar internasional bagi lulusan SMK. Tanpa sertifikasi ini, kata dia, peluang lulusan untuk bekerja di luar negeri menjadi sangat terbatas.

Ia meyakini keberadaan BVN akan mendorong penataan sertifikasi keahlian secara lebih sistematis dan sesuai kebutuhan industri global.

1,63 Juta Lulusan SMK Menganggur

Situasi ini diperparah dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan sekitar 1,63 juta lulusan SMK menganggur dan tidak melanjutkan pendidikan.

Mayoritas kesulitan menembus pasar kerja internasional karena kurangnya keterampilan teknis dan kemampuan bahasa asing yang menjadi syarat utama.

Muhaimin menegaskan keterpaduan sistem vokasi melalui BVN menjadi langkah strategis untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja kejuruan dan meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia di pasar global. (agr/nsi)