Wakil Ketua MPR Ibas Tekankan Pentingnya Penguatan KPI di Era Digital Demi Jaga Kualitas Ruang Publik

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan urgensi penguatan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam menjaga kualitas ruang publik di tengah derasnya arus informasi digital. 

Pernyataan itu disampaikan Ibas dalam audiensi bersama KPI pada Senin (17/11), di Ruang Rapat Fraksi Partai Demokrat DPR RI.

Ibas mengapresiasi inisiatif KPI untuk menjalin silaturahmi dengan DPR, yang menurutnya menunjukkan KPI sebagai regulator yang adaptif dan terbuka terhadap dialog serta kolaborasi. 

Ia menekankan peran strategis penyiaran dalam membentuk karakter bangsa. 

“Penyiaran bukan sekadar industri. Ia adalah cermin peradaban. Bila cermin itu bening, bangsa dapat melihat arah perjalanannya. Bila cermin itu buram, kita kehilangan peta,” ujar Ibas.

Ia juga menyoroti perubahan lanskap media yang cepat, di mana batas antara televisi, platform digital, dan konten global semakin kabur, menuntut KPI untuk beradaptasi dengan tantangan zaman.

Komisioner KPI, Aliyah, membenarkan tantangan tersebut, terutama terkait pengawasan konten di era digital. 

"Kami menerima banyak sekali laporan terkait konten digital di luar ranah kewenangan KPI. Karena itu, regulasi harus diperbarui agar masyarakat mendapatkan perlindungan yang sama, baik dari siaran televisi maupun platform daring,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Pimpinan Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, menegaskan pentingnya dukungan negara bagi KPI, baik dari sisi anggaran maupun regulasi. 

"Negara harus hadir memastikan KPI mampu mengawasi penyiaran yang kini berkembang pesat di berbagai platform,” tegas Anton.

Audiensi ini dihadiri pula oleh Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan, Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah, Mulyadi, serta jajaran staf Fraksi Partai Demokrat dan perwakilan KPI Pusat, termasuk Sekretaris KPI Pusat Umri dan Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat Aliyah. 

Dialog berlangsung hangat dan konstruktif, menandakan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola penyiaran nasional.

Diharapkan, audiensi ini menjadi langkah awal sinergi berkelanjutan antara Fraksi Partai Demokrat, Komisi I DPR RI, dan KPI guna mewujudkan penyiaran nasional yang sehat, membangun, dan berakar pada nilai-nilai kebangsaan.

Berikut sepuluh poin kunci untuk penguatan KPI agar dapat menjalankan mandatnya secara optimal:

1. Memperkuat independensi KPI, baik secara struktural maupun fungsional, sebagaimana praktik regulator independen di negara maju seperti Ofcom (Inggris) dan ACMA (Australia).

2. Menegakkan aturan secara konsisten dan berwibawa agar dihormati pelaku industri penyiaran.

3. Mengadopsi transformasi digital secara menyeluruh, mengikuti pergeseran tontonan ke platform digital.

4. Menguatkan literasi media nasional untuk menangkal hoaks, disinformasi, dan manipulasi.

5. Menjadikan perlindungan anak sebagai prioritas utama dalam kebijakan pengawasan konten.

6. Memperkuat indeks kualitas program sehingga KPI juga berperan sebagai penentu standar siaran berkualitas.

7. Menjamin transparansi dan efektivitas mekanisme pengaduan publik.

8. Mendorong keberpihakan pada konten lokal dan keragaman budaya nasional.

9. Mengoptimalkan dukungan pendanaan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan KPI.

10. Mengadaptasi pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam sistem pemantauan siaran.

(dpi)