Akui Lebih Mudah Lapor ke Damkar, Polri Janji Percepat Respons Aduan Masyarakat

Jakarta, tvOnenews.com - Polri menegaskan akan mempercepat respons aduan masyarakat. Hal ini menanggapi soal masyarakat yang lebih mudah lapor ke Pemadam Kebakaran (Damkar) daripada polisi.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebutkan, bahwa saat ini Polri telah menetapkan perubahan nomenklatur Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) menjadi Perwira Kesamaptaan (Pamapta), untuk mempercepat respons pengaduan masyarakat.

“Iya, dalam hal ini ada perubahan secara struktur yang diatur oleh Polri, yaitu terkait dengan perubahan atau penambahan nomenklatur SPKT menjadi Pamapta. Pamapta adalah perwira kesamaptaan yang tujuannya adalah merespons cepat dalam menerima aduan setiap masyarakat. Sehingga, Pamapta ini representatif,” kata Trunoyudo, di Gedung DPR/MPR RI, Selasa (18/11/2025).

Kemudian, kata Trunoyudo, dengan adanya fungsi Pamapta yang saat ini sebagai operasional, pihaknya berharap agar dapat mempercepat respon masyarakat.

“Dulu pernah ada, sehingga tidak berfungsi sebagai administratif, tetapi operasional untuk merespons setiap aduan masyarakat yang kemudian ini harapannya adalah percepatan ketika ada respons dengan dasar dari aduan masyarakat,“ jelas Trunoyudo.

Sementara itu menanggapi soal sistem ini akan berjalan optimal 100 persen, Trunoyudo menegaskan bahwa Polri berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik agar sesuai dengan harapan masyarakat.

“Kita terus selalu perbaikan-perbaikan, ya. Apa yang menjadi harapan masyarakat, tentu masyarakat juga memberikan kritikan. Pak Kapolri juga sampaikan bahwasanya Polri tidak anti kritik. Tentu kritikan ini adalah rasa memiliki masyarakat kepada Polri dengan harapannya adalah bisa melayani lebih baik,” tegas Trunoyudo.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komjen Pol. Dedi Prasetyo mengakui bahwa masyarakat kini lebih banyak dan mudah lapor ke Pemadam Kebakaran (Damkar) daripada polisi.

Hal ini disampaikan saat rapat bersama Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (18/11/2025).

Menurutnya, fenomena itu terjadi lantaran Damkar lebih cepat memberikan respons daripada polisi.

“Optimalisasi pelayanan publik berbasis digital adalah 110 ya, saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke Damkar karena Damkar quick response-nya cepat,” kata Dedi.

Dedi lantas mengakui bahwa quick response time Polri masih di bawah standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Di mana standar PBB yaitu di bawah 10 menit. Sedangkan, Polri masih di atas 10 menit.

“Di bidang SPKT dalam laporan masyarakat lambatnya quick response time, quick response time standar PBB itu di bawah 10 menit. Kami masih di atas 10 menit. Ini juga harus kami perbaiki,” ungkapnya. (ars/iwh)