Respons Putusan MK Soal Jabatan Polri, PP AMMDI Gelar FGD Jaga Supremasi SIpil

Jakarta, tvOnenews.com - Putusan Mahkamah Konsitusi (MK) terkait anggota polisi aktif yang tengah menduduki jabatan siil harus mengundurkan diri menuai polemik.

Merespons hal tersebut, Pimpinan Pusat Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah (PP AMMDI) menggelar Focus Grup Discussion dengan meliatkan sejumlah pengamat, pakar, hingga akademisi.

Ketua Umum PP AMMDI, Safrin Yusuf mengatakan penempatan militer aktif masuk ke pemerintahan umum baik Polisi maupun TNI dinilai memiliki dampak yang merisaukan.

“Semangat kami anak muda menjaga ranah sipil dan militer kita kedepan agar jelas porsinya. Profesionalisme militer dimana, bidang sipil dimana. Jangan dicampur, diborong semua, apalagi di aduk-aduk, kan bahaya buat pertumbuhan demokrasi,” kata Safrin, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Sumber :

• Istimewa

Baca Juga

Usai Diperiksa, Bareskrim Polri Langsung Tahan Eks Direktur PT DSI Tersangka Dugaan Penggelapan Dana

“Rencananya kami UU TNI dan KUHP Baru kami mau bawa ke MK saja. Sebab mestinya di perubahannya itu dihilangkan fungsi-fungsi di luar instansinya yang ingin masuk di ranah sipil,” sambungnya.

Pengamat kebijakan publik, Ray Rangkuti dan Edwin Partogi memiliki pandangan yang sama mengenai masuknya anggota Polri dan TNI dalam jabatan sipil dinilai telah merusak tatanan demokrasi.

Sebab, kata Ray Rangkuti pengejawantahan adil dalam demokrasi adalah tuntutan peradaban harus ada spesialisasi.

“Kalau saya di pertahanan saja, ya sudah jadi tentara. Jadi jangan nyebrang gitu, sudah masuk tentara malah ngurusin MBG (Makan Bergizi Gratis), kan aneh. Spesialisasinya ilmu itu soal tembak-menembak, lah tiba-tiba menjadi mengurusi makanan orang, kan repot, ungkap Ray Rangkuti.

Sementara itu, Edwin Partogi mengatakan mindset yang terlanjur membesar-besaran militer seperti hero yang super hebat membuat perluasan tugas pada ramah sipil.

“Jadi saya melihatnya begini, negara ini bahwa pemimpin yang dihasilkan demokrasi bisa membawa negara yang lebih baik atau tidak. Bukan berarti sipil atau militer sehingga terkesan keduanya mengalami ketegangan,” ujar Edwin.

“Yang jelas MBG kita saksikan menyebabkan persentase keracunan, apa ini menunjukan ketidak profesionalan,” sambungnya.

Sementara itu Wakil Ketua PP AMMDI, Dian Asafri mengatakan FGD sengaja dengan topik yang spesifik ini demi menjaga negara pasca putusan MK.
 
“Inilah cara kita untuk menjaga negara, Polisi dan TNI kita, kalau tidak ingin negara rusak maka hari ini kita diskusikan bersama,” ucapnya. (raa)