Komisi Percepatan Reformasi Polri Usul Korps Bhayangkara di Bawah Kementeraian Baru, Apa Itu?

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Percepatan Reformasi Polri menampung berbagai masukan soal posisi kelembagaan Polri, termasuk usulan penempatan Polri di bawah Kementerian Keamanan, mirip struktur TNI di bawah Kementerian Pertahanan.

Hal itu diungkap Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie. Ide ini muncul karena selama ini Polri berdiri sendiri pasca pemisahan dari TNI, sedangkan TNI memiliki Kementerian Pertahanan sebagai pembina.

“Nah polisi, dulu karena pemisahan dari TNI, memang enggak ada, karena di konstitusi kan Ada kementerian Pertahanan. Polisi kan tidak ada. Maka muncul ide bagaimana kalo dibikin kementerian keamanan, satu ide,” kata dia, Rabu, 19 November 2025.

Selain usulan Kementerian Keamanan, Jimly menyebut ada masukan lain, yakni memperkuat Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) agar berperan seperti Kementerian Pertahanan untuk TNI. Dalam skema ini, Kompolnas memiliki fungsi pengawasan dan dapat langsung mengusulkan rekrutmen ke Presiden tanpa harus melalui DPR.

“Tapi ada ide yang lain, bagaimana kalo kita memperkuat Kompolnas untuk urusan seperti kemhan itu. Jadi di rekrutmen di DPR nggak perlu persetujuan DPR. Langsung presiden tapi yang mengusulkan Kompolnas. Kompolnasnya diperkuat, fungsi pengawasan gitu,” katanya.

Masih menurut Jimly, beberapa masukan juga menyebut koordinasi Polri bisa dibagi ke beberapa kementerian, misalnya urusan hukum ke Kementerian Hukum dan urusan administratif ke Kementerian Dalam Negeri.

Baca Juga

Kolaborasi Berlanjut, Bank BJB Perpanjang Kemitraan Strategis dengan Mabes TNI

“Ada lagi usul lain "ini dibagi aja. Untuk penegakan hukum koordinasinya ke menteri hukum, koordinasi yang itu ke menteri dalam negeri" itu alternatif. Nggak papa, nanti kami bahas. Sabar sabar,” katanya.

Jimly menekankan, masyarakat sering salah tafsir soal istilah 'di bawah' dalam struktur kelembagaan negara. Menurutnya, harus dibedakan antara subordinasi dan koordinasi, karena semua lembaga berada langsung di bawah Presiden.

“TNI itu bukan bawahan menteri pertahanan. Panglima TNI itu adalah langsung di bawah Panglima Tertinggi, tapi dia berkoordinasi dengan Kemhan dalam urusan anggaran, urusan rekrutmen, misalnya,” ujar dia.

Adapun konsep Polri berada di bawah Kementerian Keamanan disampaikan kritikus politik Faizal Assegaf dan beberapa purnawirawan ABRI saat audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri.

"Aspirasi kawan-kawan mengusulkan secara konkret ke tim reformasi Polri, sudah saatnya polri dipimpin di bawah Kementerian Keamanan," kata Faizal.

Menurut Faizal, pembentukan Kementerian Keamanan akan memperkuat operasional, anggaran, pendekatan desentralisasi, serta dekontraksi Polri. Ia menilai, model ini penting untuk memperkuat transisi negara modern, sebagaimana diterapkan di beberapa negara lain.

“Kehadiran kementerian keamanan dipandang sangat perlu untuk memperkuat transisi negara modern itu berlaku hampir di beberapa negara," katanya. (raa)

Foe Peace Simbolon/VIVA