Soal Tender Data Dasar Geospasial, Gerindra Ingatkan BIG Hati-hati: Server Harus di Dalam Negeri

Server di Dalam Negeri

Kemudian, Politisi Partai Gerindra lainnya Kawendra Lukistian menyampaikan, pentingnya memastikan dalam proyek ini seluruh data berada dalam infrastruktur nasional. 

“Mohon dipertimbangkan sekali bahwa harus yang punya server di dalam negeri, kekuatannya harus kekuatan dalam negeri,” kata Kawendra.

Sumber :

• istimewa

Ia juga menyoroti konteks yang lebih besar, terutama soal kendali atas data strategis milik negara. 

Baca Juga

Dasco dan Sejumlah Pejabat Tak Gelar Open House

Menurutnya, jika fasilitas strategis dikuasai pihak asing, konsekuensinya sangat serius. 

“Tentu itu kan bagian dari data-data kepemilikan negeri kita, bagian kekuatan kita. Dan data itu ada hal yang sangat sensitif,” bebernya.

Apalagi, kata dia, Presiden Prabowo Subianto memiliki tekad kuat agar Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri, termasuk dalam urusan data dan teknologi strategis.

Menurutnya, proyek yang didanai dari soft loan Bank Dunia ini bukan hanya soal kompetisi teknologi, tetapi juga keberpihakan negara terhadap pelaku industri lokal. 

“Tentu terkait hal tersebut, kita harus memperhatikan juga keberpihakan terhadap pelaku industri lokal. Kalau memang ada pemain lokal yang jauh lebih baik, tentu mereka berbasis di dalam negeri, kenapa gak diberi kesempatan kepada hal tersebut, teman-teman yang main di lokal,” ucapnya. 

Empat perusahaan asal China berpotensi memenangkan dari tender yang merupakan bagian dari paket yang lebih besar dari Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP) dengan kode P180860. 

Keempat perusahan asal Tiongko itu antara lain Asia Air Survey Co., L.td, PT KQ Geo Technologies Co.Ltd, PT Shaanxi Tirain Science & Technology Co.Ltd, dan PT Beijing ZKYS Remote Sensing Information Technology Co.Ltd.

Proyek ini menjadi perhatian publik karena terkait kedaulatan data Indonesia. 

Publik khawatir dengan perusahaan asing asal Tiongkok yang menjadi pemenang tender berpotensi mengakses atau menduplikasi data sensitif Indonesia, seperti informasi wilayah sumber daya alam dan mineral, kawasan perbatasan, rute infrastruktur vital, dan kawasan rahasia militer. (aag)