Koperasi di Papua Kritis! Komite Eksekutif Desak Menteri Koperasi Buka Akses Modal untuk Anak Muda Timur

Jakarta, tvOnenews.com — Isu pemerataan ekonomi di Indonesia Timur kembali mencuat setelah Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, Billy Mambrasar, meminta Kementerian Koperasi dan UKM memberikan akses lebih besar terkait permodalan dan pengelolaan koperasi bagi generasi muda Papua. Permintaan itu disampaikan dalam pertemuannya dengan Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono, di kantor kementerian.

Billy menegaskan bahwa pembangunan koperasi di Papua masih tertinggal jauh dibanding wilayah lain. Ia menilai kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, terutama ketika pemerintah tengah gencar mendorong perluasan ekonomi kerakyatan melalui koperasi.

“Di tengah upaya pemerintah memperluas akses ekonomi rakyat, kebutuhan untuk mendirikan koperasi hingga ke daerah pelosok harus menjadi fokus utama,” ujarnya. Billy menekankan bahwa kesempatan bagi anak-anak muda Papua untuk mengelola dan mengakses modal koperasi harus dibuka lebih lebar.

Data Kementerian Koperasi menunjukkan ketimpangan yang cukup tajam. Dari lebih dari 127 ribu koperasi aktif di Indonesia, hanya sekitar 12 persen yang beroperasi di wilayah timur, termasuk Papua. Padahal, kawasan tersebut memiliki lebih dari 3 juta penduduk usia produktif yang berpotensi menggerakkan ekonomi daerah.

Tidak hanya itu, laporan Pemerintah Provinsi Papua mengungkap fakta yang lebih memprihatinkan. Dari total 3.483 koperasi yang terdaftar, sebanyak 1.023 koperasi sudah tidak aktif atau “mati suri”. Hanya 1.460 koperasi yang saat ini benar-benar beroperasi melayani masyarakat. Kondisi ini menurut Billy menjadi alarm keras bagi pemerintah pusat untuk turun tangan lebih cepat.

Karena itu, Billy meminta dukungan penuh dari Menteri Koperasi agar percepatan pembentukan koperasi di kampung-kampung Papua dapat dilakukan secara konkret, bukan hanya dalam bentuk kebijakan di atas kertas. “Kami meminta dukungan permodalan, terutama untuk anak muda Indonesia Timur, khususnya generasi muda Papua, yang selama ini dikenal memiliki potensi kewirausahaan lokal yang kuat,” tegasnya.

Baca Juga

Menkop Dorong Koperasi Manfaatkan Dana Bergulir, LPDB Koperasi Jemput Bola di Borobudur Expo 2026

Billy menjelaskan bahwa perjuangannya bukan sekadar soal koperasi, tetapi tentang pemerataan kesempatan dan keadilan pembangunan. Menurutnya, kesenjangan pembangunan di Papua masih terasa kuat, terutama dalam akses ekonomi dasar. “Sebagai Anggota Komite, tugas saya adalah memastikan bahwa anak-anak muda Papua mendapatkan akses yang sama, kesempatan yang sama, dan perhatian yang setara seperti daerah lain. Pemerataan bukan hanya angka, tapi keberpihakan nyata pada generasi muda di Tanah Papua,” katanya.

Dalam perspektif nasional, Billy mendukung percepatan pembentukan koperasi sebagai bagian dari program besar pemerintah. Ia menyebut langkah tersebut selaras dengan Instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia. Billy menilai program tersebut menjadi momentum penting untuk menggerakkan ekonomi lokal, termasuk di wilayah-wilayah pelosok Papua.

Di akhir pernyataannya, Billy mengungkapkan harapannya bahwa koperasi di kampung-kampung Papua dapat menjadi alat perjuangan ekonomi masyarakat. Ia meminta pemerintah tidak berhenti pada pendirian koperasi semata, tetapi ikut memastikan koperasi tersebut hidup, dikelola dengan baik, dan mampu menjadi motor ekonomi rakyat.

“Saya sangat harap koperasi-koperasi di kampung di Papua akan menjadi alat perjuangan ekonomi masyarakat. Jangan hanya berhenti di akta pendirian. Kita sama-sama dorong pemerintah memperkuat ekonomi masyarakat dari akar rumput. Kami butuh sumber energi yang besar untuk membangkitkan energi-energi muda, terkhusus di Tanah Papua,” pungkas Billy.

Permintaan Billy Mambrasar ini disebut banyak pihak sebagai dorongan penting agar pembangunan ekonomi di Papua tidak berjalan di tempat. Dengan modal SDM muda yang kuat, koperasi di Papua dipandang bisa menjadi pilar baru ekonomi rakyat jika mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat. (nsp)