APBD Jakarta 2025 Naik Jadi Rp91,86 Triliun, Pemprov Fokus Tingkatkan Penanggulangan Banjir Hingga Penyediaan Air Bersih

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 sebesar Rp91,86 triliun. Angka tersebut naik sekitar 0,57 persen dari APBD murni 2025 senilai Rp91,34 triliun.

“APBD DKI mengalami perubahan seperti yang tertera dalam Rancangan Perubahan APBD (APBDP) Tahun 2025. Nilai anggaran disepakati meningkat menjadi Rp91,86 triliun, atau naik sekitar 0,57 persen dibandingkan APBD murni 2025,” tulis Pemprov DKI Jakarta dari keterangan resmi, Sabtu (22/11).

Pemprov menegaskan bahwa struktur APBD 2025 disusun seimbang antara penerimaan dan pengeluaran daerah. Total penerimaan daerah ditetapkan Rp91,86 triliun, terdiri atas pendapatan daerah sebesar Rp84,45 triliun dan penerimaan pembiayaan daerah Rp7,40 triliun.

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi komponen terbesar penerimaan, mencapai Rp54,19 triliun. Dari jumlah itu, pajak daerah menyumbang Rp48 triliun, retribusi daerah Rp1,39 triliun, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp774 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp4,02 triliun,” tertulis keterangan tersebut.

Sementara pendapatan transfer mencapai Rp30,08 triliun, disusul lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp172 miliar. Di sisi pembiayaan, SILPA tahun sebelumnya menyumbang Rp4,43 triliun serta penerimaan pinjaman daerah Rp2,97 triliun.

Dari sisi belanja, total pengeluaran daerah juga ditetapkan Rp91,86 triliun. Belanja daerah mencapai Rp85,97 triliun, terdiri atas belanja operasi Rp67,40 triliun, belanja modal Rp15,25 triliun, belanja tidak terduga Rp2,95 triliun, dan belanja transfer Rp367,89 miliar.

Baca Juga

Berani Getok Tarif Rp100 Ribu, Jukir Liar Tanah Abang Gak Berkutik Saat Diciduk, Gubernur DKI Beri Peringatan Keras

Adapun pengeluaran pembiayaan daerah mencakup penyertaan modal Rp3,90 triliun dan pembiayaan pokok utang Rp1,98 triliun.

Pemprov menempatkan peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota sebagai salah satu prioritas utama. Fokus diarahkan pada penanggulangan banjir, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, hingga pengurangan emisi yang menopang pembangunan kota berkelanjutan.

Program prioritas lainnya meliputi penanganan kemacetan, akselerasi pertumbuhan ekonomi, tata kelola pemerintahan adaptif, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui layanan pendidikan gratis, kesehatan, jaminan sosial, dan ruang publik inklusif. (agr/dpi)