Skema MBG Ibu Hamil-Balita Wajib Sinergi Tiga Kementerian, Menteri Wihaji Jelaskan Alasannya

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), Wihaji, menegaskan bahwa program pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD akan dijalankan melalui koordinasi ketat lintas kementerian.

Hal itu disampaikan Wihaji di Kompleks Istana Kepresidenan usai bertemu Presiden RI, Prabowo Subianto, Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2025).

Menurutnya, program MBG khusus kelompok rentan tersebut tidak bisa berjalan sendiri, melainkan membutuhkan integrasi penuh dengan kementerian teknis lainnya.

“Saya kira kita juga koordinasi dengan kementerian terkait. Baik mungkin khususnya BGN yang selain ini menjadi leading sektor. Karena untuk MBG khusus Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan balita itu bersama BGN,” ujar Wihaji.

Ia menjelaskan, titik pelaksanaan program akan difokuskan di posyandu, yang menjadi ranah kerja tiga kementerian sekaligus.

“Kemudian juga Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan. Karena nanti titik-titiknya adalah posyandu. Posyandu itu dari tiga kementerian. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan kita Kementerian Kemendukbangga,” katanya.

Baca Juga

MBG Sentuh 61,9 Juta Penerima, Pemerintah Akui Tata Kelola Program Masih Banyak PR

Wihaji menambahkan, seluruh kementerian yang berkaitan dengan indikator kinerja maupun implementasi program MBG diwajibkan bersinergi penuh sesuai arahan Presiden.

“Ada pun kementerian terkait, selama itu ada hubungannya dengan Kinerja, hubungannya dengan MBG Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan balita non paud. Insyaallah kita bersinergi. Itu perintah Bapak Presiden,” tegasnya.

Pemerintah menargetkan program MBG untuk kelompok rentan bisa berjalan efektif melalui pemetaan posyandu di seluruh wilayah, sekaligus memastikan dukungan regulasi antar kementerian berjalan tanpa hambatan. (agr/rpi)