Menperin sebut Pemerintah Kaji Peluang Insentif Industri Otomotif Tahun Depan

Banten, tvOnenews.com - Menperin, Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku tengah mengkaji peluang guyuran insentif untuk industri otomotif pada tahun depan.

“Sekarang sedang kami susun. Sektor otomotif itu menurut saya sebuah keharusan, karena merupakan sebuah sektor yang terlalu penting,” beber Menperin saat ditemui di Tangerang Selatan, Banten, Rabu (26/11/2025).

Menurutnya, strategi yang dijalankan saat ini adalah tinjauan terhadap keterkaitan ke belakang dan ke depan (backward and forward linkage) dari tiap kegiatan manufaktur.

Dari hasil tinjauan, Kemenperin melihat keterkaitan yang paling besar terletak di sektor otomotif.

“Jadi, pemerintah itu memang sudah seharusnya menyiapkan insentif untuk sektor otomotif untuk tahun 2026,” katanya pula.

Namun, ia enggan merinci jenis maupun bentuk insentifnya, mengingat proses saat ini masih dalam tahap kajian.

Baca Juga

Indonesia-Jepang Perkuat Aliansi Industri, Airlangga: Ekspor Otomotif RI Kini Tembus 70 Negara

“Jangan tanya jenisnya, jangan tanya bentuknya. Sedang kami susun,” ujar dia.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berpendapat industri otomotif saat ini sudah mulai pulih dan kembali bersaing, tecermin dari aktifnya pameran otomotif yang melibatkan banyak pelaku industri.

Melihat tren itu, dia menilai tak perlu ada insentif untuk sektor otomotif pada tahun depan.

“Insentif tahun depan tidak ada. Karena industrinya sudah cukup kuat,” ujar Airlangga kepada wartawan.

Meski begitu, Airlangga juga tak menutup peluang kajian insentif terhadap industri otomotif.

“Dikaji, tapi belum diputuskan,” katanya lagi.

Sebelumnya, ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Riyanto menyatakan pemerintah perlu menerapkan insentif untuk kendaraan berbasis listrik seperti battery electric vehicle (BEV) maupun hybrid EV (HEV) dengan prinsip yang setara.

"Segmen ini perlu diberikan kebijakan yang lebih fair dengan basis reduksi emisi dan TKDN. Insentif untuk HEV saat ini belum fair,” kata Riyanto dalam pernyataan, di Jakarta, Senin (24/11).

Saat ini insentif yang diberikan untuk BEV, yakni berupa pembebasan bea masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) nol persen dengan tujuan untuk tes pasar, namun yang menikmati insentif itu kebanyakan kendaraan listrik impor.

Sedangkan kendaraan hybrid yang diproduksi di dalam negeri hanya mendapat insentif serupa 3 persen.

Menurut dia, dorongan terhadap insentif kendaraan hybrid juga menjadi relevan, karena semakin banyak produsen yang telah merakit model hybrid secara domestik dengan TKDN yang cukup tinggi. (ant/aag)