Menguak Tabir Modus Baru Illegal Logging, Mulai Pemalsuan Dokumen hingga Pembuatan LHP Fiktif

Bahkan ia menambahkan,  bahwa penegakan Multidoors dengan TPPU akan digunakan untuk menjerat penerima manfaat utama dari kayu ilegal.

“Langkah ini kami jalankan sejalan dengan arahan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki dalam mendukung agenda Presiden Prabowo Subianto untuk pengelolaan sumber daya alam yang berdaulat, adil, dan berkelanjutan,” jelas Januanto.

Pemerintah meminta masyarakat desa hutan memperkuat pengawasan dengan melaporkan indikasi perusakan hutan melalui kanal resmi Ditjen Gakkumhut sebagai bentuk partisipasi publik dalam penegakan hukum. (aag)