APBD DKI Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Anung Minta Tak Turunkan Kualitas Bangun Jakarta

Kemudian Pramono mengatakan, dalam membangun Jakarta ini tidak bisa dilakukan secara sendiri, perlu dilakukan kebersamaan. 

“Maka dengan cara-cara seperti inilah Saudara-saudara sekalian nanti di lapangan, melakukan koordinasi dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dengan Forum Kecamatan dan sebagainya, harus dilakukan kebersamaan. Karena membangun Jakarta yang begitu problemnya kompleks ini enggak bisa sendirian,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah pusat memutuskan memangkas dana transfer ke daerah (TKD) untuk tahun anggaran 2026, dengan DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang paling terdampak.

Kebijakan ini membuat proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2026 menyusut dari Rp95,35 triliun menjadi sekitar Rp79,03 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan pihaknya tidak akan mempermasalahkan keputusan pemerintah pusat.

Ia menyebut telah berdiskusi langsung dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengenai pemangkasan dana TKD yang mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Baca Juga

Pramono Anung Terbitkan Obligasi Daerah Rp3,5 T, Pertama Kali di Indonesia

“Pemerintah Jakarta sama sekali tidak argue terhadap itu,” kata Pramono usai pertemuan tertutup dengan Menkeu Purbaya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Pramono menyebut Pemprov DKI Jakarta akan mengikuti seluruh kebijakan fiskal yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Ia meyakini keputusan tersebut telah melalui kajian matang.

“Kami mengikuti sepenuhnya, termasuk penyesuaian untuk dana bagi hasil,” ujarnya.

Pramono mengakui, pemangkasan dana transfer sebesar Rp15 triliun itu akan berpengaruh signifikan terhadap postur APBD 2026.

Oleh karena itu, ia meminta izin kepada Kementerian Keuangan untuk membuka ruang pendanaan kreatif (creative financing) guna menutupi selisih anggaran yang hilang.

Salah satu opsi yang diajukan adalah pembentukan Jakarta Collaboration Fund, lembaga investasi daerah yang dirancang untuk menghimpun dana pembangunan dari berbagai sumber.

“Kami ingin membentuk Jakarta Collaboration Fund, yang selama ini menjadi cita-cita kami,” ungkapnya.

Selain itu, Pramono juga mengusulkan agar Pemprov DKI dapat memanfaatkan sebagian dari dana pemerintah senilai Rp200 triliun yang saat ini ditempatkan di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memperkuat pendanaan BUMD di Jakarta.