Cak Imin Serukan Tobat Nasuha ke Kemenhut Usai Bencana Sumatra, Ahmad Ali: Harus Bijak...

Jakarta, tvOnenews.com - Soal pernyataan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kementerian ESDM, dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan taubat nasuhah, usai banjir bandang dan tanah longsor melanda sejumlah daerah di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Ternyata menuai komentar dari elite politik PSI, yakni Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali. Menurutnya, apa yang disampaikan Cak Imin baik sebagai koreksi, tetapi tak serta-merta bisa menyalahkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

"Sebenarnya begini, niatannya baik. Jadi ada kesadaran untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan pemerintah di bidang kehutanan, lingkungan, dan pertambangan ya secara keseluruhan. Tapi kita juga harus bijak melihat bahwa peristiwa banjir ini tentunya ini adalah kebijakan yang tidak terjadi di zaman hari ini, kan?" jelas Ahmad Ali saat dihubungi, Rabu (3/12/2025). 

Ahmad Ali menyampaikan, ada andil dari kebijakan 20 tahun lalu atas peristiwa yang terjadi di wilayah utara Pulau Sumatra. 

Kendati demikian, ia tetap meminta setiap menteri mengambil pelajaran dari bencana Sumatera.

"Jadi peristiwa ini akibat kebijakan 20 tahun lalu, tapi bahwa kehutanan, lingkungan, itu adalah kementerian yang harus bertanggung jawab. Karena terjadi pada di kementerian itu," kata Ali.

Baca Juga

Prediksi Pengamat: Desember Sudah Ada Wapres Baru, Presiden Sudah Timbang-timbang Nama

Kemudian, ia juga mengatakan, bahwa Menteri Kehutanan Raja Juli tak bisa serta-merta disalahkan dari kejadian bencana Sumatera. 

Selain itu, Ali mengklaim bencana di kawasan utara Sumatera bukan karena kebijakan Raja Juli.

"Tapi tidak bisa kemudian kita menyalahkan pemerintahan hari ini, Kementerian Kehutanan hari ini, Kementerian Lingkungan hari ini, karena ini penyebabnya bukan karena kebijakannya mereka hari ini," jelas Ali.

"Ini peristiwa yang sudah terjadi beberapa puluh tahun lalu. Ini bukan karena Raja Juli, kebijakan Raja Juli yang menjadi Menteri Kehutanan seperti apa yang dituduhkan kepada dia karena punya kebijakan mengaktifkan satu perusahaan. Terus kemudian terjadi banjir, kemudian ujug-ujug terjadi longsor, kemudian dapat seperti kemarin, nggak juga seperti itu," sambungnya.

Meski demikian, Ali berharap menteri di era Presiden Prabowo Subianto berbenah diri. Ia berharap kebijakan yang diambil lebih bijaksana dan mengedepankan kepentingan rakyat.

"Nah, artinya ini peristiwa penebangan liar yang terjadi 20-30 tahun lalu, ya kemudian baru kita lihat dampaknya. Artinya, hari ini pemerintah harus berbenah untuk menata, mengelola kembali kebijakan-kebijakan pengelolaan hutan yang lebih arif," ujar Ali.

Ali berharap tak ada saling tuding buntut bencana di Sumatera. PSI menekankan yang terpenting dilakukan adalah merehabilitasi alam dari kerusakan yang dibuat manusia.

"Jadi, kalau hari ini kita saling menuding, ya bagaimana caranya kita menuding pemerintahan yang hari ini, menteri hari ini yang baru bekerja setahun, terus kemudian sudah mendapat seperti ini juga nggak bijak," katanya.

"Kita juga minta kepada kementerian hari ini, belajarlah dari kejadian hari ini untuk kemudian mengambil pelajaran supaya memperbaiki kebijakan-kebijakan yang ke depannya lebih berpihak untuk lingkungan. Alam ini perlu direhabilitasi, perlu dikelola supaya jangan dieksploitasi gila-gilaan," imbuhnya.

Untuk diketahui, ajakan Cak Imin soal tobat nasuha itu disampaikan dalam acara 'Workshop Kepala Sekolah Untuk Program SMK Go Global' di Bandung, Senin (1/12). 

Cak Imin menilai tobat nasuha sebagai upaya penyesalan mendalam dan perbaikan kerja pemerintah.

"Hari ini saya berkirim surat, Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, untuk sama-sama evaluasi total seluruh kebijakan, policy, dan langkah-langkah kita. Sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah. Bahasa NU-nya taubatan nasuha," ucap Cak Imin seperti dilihat di akun YouTube Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Rabu (3/12/2025). (aag)