Lonjakan Harga Tiket Saat Bencana di Aceh, Kadin Koordinasi dengan INACA untuk Jaga Keterjangkauan Tarif

Jakarta, tvOnenews.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia angkat bicara mengenai lonjakan harga tiket pesawat di Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, yang dilaporkan mencapai hingga Rp8 juta untuk rute Bener Meriah-Banda Aceh pada masa bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh Tenggara, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin
Indonesia Carmelita Hartoto, menegaskan bahwa kelancaran pergerakan masyarakat dan layanan kemanusiaan harus menjadi prioritas semua pihak.

“Kami menyampaikan keprihatinan atas laporan kenaikan harga tiket pesawat pada sejumlah rute di wilayah yang terdampak banjir dan longsor di Aceh. Dalam situasi darurat bencana, akses dan mobilitas masyarakat, relawan, logistik, serta tenaga medis merupakan prioritas yang harus dijaga kelancarannya oleh seluruh pemangku kepentingan,” ujar Carmelita, Rabu (03/12/2025).

Carmelita mengatakan bahwa keterjangkauan harga tiket pesawat tetap harus diupayakan,
terutama saat kebutuhan pergerakan meningkat.

“Karena itu, seluruh pihak perlu bersama-sama mengupayakan layanan transportasi yang tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat,” kata Carmelita.

Kadin Indonesia lanjut Carmelita, menyampaikan bahwa pemantauan terhadap dinamika tarif
penerbangan di Aceh sedang dilakukan. 

Informasi lapangan disebut akan terus diperbarui melalui koordinasi dengan Kadin Provinsi Aceh.

“Sebagai respons atas perkembangan ini, kami akan terus memantau dinamika tarif di Aceh dengan menerima masukan langsung dari Kadin Aceh,” terang Carmelita.

Selain memantau, Kadin kata Carmelita juga mulai melakukan koordinasi dengan para pelaku
industri penerbangan. 

Upaya ini ditempuh melalui asosiasi Indonesia National Air Carriers Association (INACA) untuk memastikan adanya komunikasi konstruktif dengan maskapai.

“Kami berupaya untuk berkoordinasi dengan para pengusaha maskapai melalui INACA.
Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan adanya komunikasi yang konstruktif untuk
memberikan layanan sebaik-baiknya kepada masyarakat di tengah situasi darurat ini,” tutur Carmelita.

Carmelita menambahkan bahwa Kadin Indonesia berkomitmen mendukung percepatan pemulihan
di wilayah terdampak. 

Komitmen ini mencakup dukungan terhadap kelancaran pergerakan masyarakat, relawan, tenaga medis, serta distribusi logistik, tidak hanya di Aceh tetapi juga di
Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

“Kadin Indonesia berkomitmen mendukung upaya percepatan pemulihan kondisi di Aceh,
Sumatra Utara, maupun Sumatra Barat,” tutupnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana Kadin Indonesia
Suryani Motik, menegaskan bahwa dunia usaha tidak selayaknya mengambil keuntungan
berlebihan ketika masyarakat sedang menghadapi situasi darurat.

“Kita pengusaha betul cari uang, tapi kita tidak boleh taking advantage atau mencari keuntungan di atas kesengsaraan orang. Tetap kasih harga yang fair,” ujar Suryani.

Suryani menekankan bahwa pelaku usaha, termasuk maskapai, semestinya menunjukkan
solidaritas. 

Ia menyebut banyak perusahaan yang tetap berupaya membantu mobilisasi masyarakat
saat bencana, dan hal itu seharusnya menjadi contoh.

"Ini dari segi sesama pengusaha, apalagi saya di bidang sosial dan penanggulangan bencana, saya punya concern sendiri terhadap hal itu,” tambahnya.

Lebih lanjut Suryani juga memahami bahwa operasional bisnis tetap harus berjalan, termasuk di masa bencana, namun menegaskan bahwa batas kewajaran tetap harus dijaga.

“Memang bisnis mesti jalan di tengah bencana, tapi tetap saja tidak boleh berlebihan,” katanya.

Suryani juga mendorong pemerintah untuk segera turun tangan mengatur mekanisme harga tiket agar tidak terjadi praktik yang merugikan masyarakat dalam kondisi darurat.

“Pemerintah juga mesti atur itu. Tidak bisa dibiarkan. Harus ada (tarif) batas atas, batas bawah.Dalam keadaan bencana, batas atas berapa, batas bawah berapa, itu mesti diatur supaya fair. No fear, no justice,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Provinsi Aceh Muhammad Iqbal Piyeung, menyatakan bahwa
pemerintah perlu memastikan agar kebijakan transportasi udara pada masa bencana tidak
menambah penderitaan masyarakat.

“Kami meminta Menteri Perhubungan untuk segera meninjau kebijakan harga maskapai di ruterute terdampak bencana. Dalam kondisi darurat, masyarakat tidak boleh dibebani tarif yang tidak rasional. Negara harus hadir untuk memastikan akses kemanusiaan berjalan dengan lancar dan terjangkau,” tegasnya.

Iqbal juga mengingatkan pentingnya koordinasi cepat antara Kementerian Perhubungan,
maskapai, otoritas bandara, BPBD, dan Pemda dalam mengatur penerbangan di zona bencana.

Kadin Provinsi Aceh menilai perlu adanya mekanisme tarif darurat, termasuk:

1. Penetapan tarif batas atas khusus pada wilayah bencana
2. Penyediaan slot prioritas untuk penerbangan bantuan dan relawan
3. Skema subsidi transportasi udara untuk masyarakat terdampak
4. Transparansi struktur tarif selama masa tanggap darurat

Selain itu, Kadin Provinsi Aceh meminta pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan yang
lebih ketat terhadap pola harga pada sistem agen perjalanan dan platform penjualan tiket agar tidak terjadi praktik harga tidak wajar di tengah kebutuhan mendesak masyarakat.

“Ini bukan soal bisnis semata. Ini soal kemanusiaan, dan akses udara adalah satu-satunya jalur yang stabil ketika jalan putus atau tertutup longsor. Harapan kita semua semoga distribusi barang kebutuhan pokok, obat-obatan, dan bantuan logistik
tetap berjalan efektif di tengah masa bencana," tutup Iqbal. (raa)