Komite Reformasi Minta Polri Kaji Ulang Status 1.038 Tersangka Kerusuhan Agustus

Jakarta, tvOnenews.com – Komisi Percepatan Reformasi Polri resmi mengeluarkan rekomendasi penting kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait penanganan kasus kerusuhan besar yang terjadi pada Agustus 2025.

Salah satu sorotan utama adalah jumlah tersangka yang mencapai 1.038 orang, yang dinilai terlalu besar dan perlu dievaluasi kembali. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, mengatakan pihaknya telah menyepakati bahwa proses penetapan tersangka tersebut mesti dikaji ulang oleh Polri.

“Nah dari sekian ini tadi disepakati di komisi kita minta, kita rekomendasikan kepada Kapolri untuk mengkaji ulang,” kata Jimly kepada wartawan, Kamis, 4 Desember 2025.

Jimly menjelaskan, meski kerusuhan pada saat itu memang masif, evaluasi tetap penting dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah kategori kelompok rentan. Menurutnya, perempuan, difabel, hingga anak-anak perlu mendapatkan perlakuan khusus dalam proses hukum.

“Itu kita minta supaya diberi pertimbangan. Sehingga kalaupun tidak bisa dikeluarkan dari statusnya ya itu paling tidak ada penangguhan, ditangguhkan (penahannya),” ujarnya.

Selain soal evaluasi jumlah tersangka, Komisi Reformasi Polri juga menyoroti tiga nama yang dinilai perlu segera dibebaskan. Anggota Komisi, Mahfud MD, menegaskan bahwa tiga orang tersebut adalah Laras Faizati yang ditahan Bareskrim Polri, serta dua pegiat lingkungan, Dera dan Munif, yang ditangkap Polda Jawa Tengah.

Baca Juga

Reformasi Polri Masuk Tahap Penentuan, Komite Pimpinan Jimly Asshiddiqie Siap Pleno Tetapkan Arah Kebijakan

"Perlindungan hukum terhadap pegiat lingkungan hidup saksi, pelapor, terlapor dan ahli yang memperjuangkan kestabilan lingkungan hidup itu diberi perlindungan khusus oleh kepolisian," kata Mahfud.

Ia mengingatkan bahwa perlindungan terhadap pegiat lingkungan merupakan amanat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dengan tegas menyatakan bahwa siapa pun yang memperjuangkan kelestarian lingkungan tidak dapat dipidana maupun digugat secara perdata.

"Kami juga menyarankan dan kami tadi semua ini dengan tim dari Polri setuju untuk memprioritaskan melihat ini (membebaskan tiga tahanan)," tutur Mahfud.

Foe Peace Simbolon/VIVA