Mitigasi dan Pemulihan Bencana Butuh Narasi Positif, Bukan Kontroversi

Jakarta, tvOnenews.com – Polemik pernyataan politik terkait penanganan bencana alam kembali memicu diskusi publik. Hal ini bermula dari pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, yang menyebut tiga menteri perlu melakukan “tobat nasuha” atas berbagai bencana alam yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Pernyataan tersebut mendapat respons dari berbagai pihak, termasuk Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI).

PB HMI melalui Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Rizki Alif Maulana, menilai bahwa pernyataan seperti itu berpotensi memecah fokus penanganan bencana dan menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat yang masih terdampak kondisi darurat.

Sumber :

• Ist

Menurut Rizki, tantangan kebencanaan di Indonesia adalah persoalan multidimensi yang membutuhkan kerja sama lintas sektor, bukan saling tuding apalagi retorika yang dinilai tidak produktif.

“Pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi yang tidak konstruktif. Bencana alam bukan persoalan sederhana yang bisa disandarkan hanya pada satu pihak. Ini isu kompleks yang memerlukan partisipasi, kolaborasi, dan kebijakan berbasis data,” ujar Rizki dalam keterangan tertulisnya.

Baca Juga

Wamendagri Wiyagus Tekankan Penguatan Regulasi Tata Ruang untuk Dukung Proyek Kereta Sumatera, Kalimantan, Sulawesi

Fokus Pada Aksi, Bukan Kontroversi

Rizki menilai, alih-alih memperkeruh situasi, para pemimpin seharusnya menunjukkan keteladanan dengan fokus pada langkah konkret untuk membantu masyarakat terdampak. Ia menekankan pentingnya memastikan kebutuhan dasar para korban terpenuhi.

“Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah ketersediaan logistik dan obat-obatan, pemulihan akses listrik dan internet, serta pasokan BBM yang memadai. Narasi publik sebaiknya diarahkan pada solusi, bukan perdebatan yang dapat menciptakan jarak antara pemerintah dan masyarakat,” lanjutnya.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap pihak, termasuk pejabat negara dan lembaga politik, memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga suasana tetap kondusif. Dalam kondisi darurat, penyampaian pendapat harus tetap mempertimbangkan etika serta dampaknya terhadap publik.

Rekomendasi PB HMI untuk Penguatan Sistem Kebencanaan

PB HMI menyampaikan bahwa perbaikan penanganan kebencanaan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari mitigasi hingga pemulihan. Rizki menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam tata ruang, pengawasan lingkungan, hingga pengelolaan energi dan sumber daya alam.