Mitigasi dan Pemulihan Bencana Butuh Narasi Positif, Bukan Kontroversi

“PB HMI mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana, memperketat pengawasan lingkungan, memperbaiki tata ruang, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan dengan prinsip keberlanjutan,” katanya.

Ia juga menekankan perlunya sistem early warning yang lebih kuat, peningkatan koordinasi lintas kementerian, dan pemanfaatan teknologi sebagai bagian dari strategi mitigasi.

Kritik Tetap Perlu, Namun Harus Membangun

Rizki menegaskan bahwa kritik adalah bagian dari demokrasi dan sah untuk disampaikan. Namun ia menekankan bahwa kritik harus diarahkan untuk memperkuat sistem, bukan menyerang personal atau institusi.

“Kritik itu boleh, bahkan penting. Tetapi harus disampaikan dengan data, etika, dan semangat membangun. Kita semua punya tanggung jawab untuk memastikan kritik menjadi ruang evaluasi, bukan alat memperkeruh suasana,” tegasnya.

Ajakan untuk Tetap Solid dan Humanis

Baca Juga

Wamendagri Wiyagus Tekankan Penguatan Regulasi Tata Ruang untuk Dukung Proyek Kereta Sumatera, Kalimantan, Sulawesi

Di akhir keterangannya, PB HMI mengajak seluruh pihak menjaga narasi publik tetap tenang, inklusif, dan berorientasi pada kemanusiaan. Menurutnya, bencana adalah momentum bagi bangsa untuk memperkuat solidaritas, bukan memunculkan sekat politik.

“Ini waktu untuk bersatu, saling menguatkan, dan memberikan dukungan nyata bagi saudara-saudara kita yang terdampak. Ketika masyarakat masih berjuang melewati masa sulit, narasi yang mengedepankan solusi adalah yang paling dibutuhkan,” tutup Rizki. (nsp)