DPR Usul BMKG, Badan Geologi dan BNPB Disatukan, Bisa Jadi Kementerian untuk Perkuat Mitigasi Bencana

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto menyambut baik wacana pengintegrasian Badan Geologi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Namun, Edi memiliki usulan yang lebih luas dengan mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut masuk dalam penyatuan tersebut.

Edi menilai BMKG, Badan Geologi, dan BNPB dapat ditempatkan dalam satu payung kewenangan agar koordinasi dalam menghadapi potensi bencana menjadi lebih jelas. Bahkan, ia membuka kemungkinan lembaga tersebut nantinya berbentuk kementerian tersendiri.

Hal itu disampaikan Edi dalam acara Dialektika Demokrasi Koordinatoriat Wartawan Parlemen bertema “Waspada Gunung Berapi, Bagaimana Langkah Mitigasinya?” yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Menurut Edi, penanganan bencana membutuhkan koordinasi yang kuat antarinstansi. Ia menekankan tidak boleh ada ego sektoral ketika sejumlah lembaga harus bekerja bersama menghadapi bencana.

“Koordinasi para pihak BMKG, kemudian Basarnas, BNPB, dengan BPBD-nya, TNI, Polri harus, harus, harus memang apa namanya ya, harus tepat lah. Harus pas lah gitu loh, harus tune in lah. Jangan sampai muncul ego sektoral antar satu lembaga dengan yang lembaga-lembaga yang lain,” kata Edi dalam diskusi.

Edi Usulkan BNPB Ikut Digabung

Baca Juga

Kabar Terbaru Abu Vulkanik Anak Krakatau, BMKG Ungkap Kondisinya Hari Ini

Edi kemudian menanggapi wacana yang tengah dikaji Presiden Prabowo Subianto mengenai kemungkinan penggabungan Badan Geologi dengan BMKG.

Menurut legislator PDIP tersebut, gagasan itu dapat menjadi momentum untuk memperkuat sistem penanganan bencana. Namun, ia mengusulkan agar cakupan integrasi tidak hanya melibatkan dua lembaga.

Edi berpandangan BNPB juga dapat dimasukkan sehingga fungsi pemantauan, kajian, hingga penanganan bencana berada dalam satu koordinasi.

“Makanya sekarang misalnya Pak Presiden membicarakan ada usulan merger antara geologi masuk kepada BMKG ya, BMKG misalnya. Saya malah pikir lain. Kenapa nggak BNPB, BMKG, geologi jadi satu aja? Jadi satu payung, dreng, seperti itu. Jadi semuanya jelas ini apa yang dilakukan, koordinasinya jelas. Satu bisa jadi kementerian atau apa,” ujarnya.

Ia menilai keberadaan satu payung kewenangan dapat membuat pembagian tugas dan koordinasi antarinstansi menjadi lebih jelas. Dengan demikian, setiap lembaga dapat mengetahui peran masing-masing ketika menghadapi potensi maupun kejadian bencana.