Ombudsman Surati Tim Percepatan Reformasi Polri, Beri Masukan soal Perilaku Anggota dan Pelayanan

Jakarta, tvOnenews.com - Ombudsman RI akan segera mengirim surat resmi kepada Tim Percepatan Reformasi Polri yang berisi tentang masukan strategis mengenai pembenahan pelayanan publik dan mekanisme pengawasan di institusi Polri.

Surat ini disebut sebagai langkah konkret Ombudsman agar reformasi Polri tidak berhenti pada wacana, tetapi dipastikan berjalan permanen dan dapat diuji langsung oleh masyarakat.

Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro, mengatakan substansi surat tersebut dirancang berdasarkan temuan lima tahun terakhir serta masukan berbagai pihak dalam diskusi publik.

“Sebagai tindak lanjut, Ombudsman RI akan menyampaikan surat kepada Tim Percepatan Reformasi Polri berisi masukan dan pokok-pokok pikiran untuk mendorong reformasi Polri yang bersifat permanen dan berkelanjutan,” ujarnya dalam diskusi di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, dikutip Minggu (7/12/2025).

Johanes menyebut, surat itu akan memuat penekanan utama pada aspek pelayanan kepada masyarakat, mulai dari penerimaan laporan, transparansi proses hukum, hingga perilaku anggota.

Selain itu, Johanes mengatakan pihaknya juga menyoroti perlunya reposisi kewenangan agar Polri tidak membuka ruang penyalahgunaan wewenang, termasuk penguatan pengawasan internal dan kolaborasi dengan lembaga eksternal.

Baca Juga

Puluhan Perwira Naik Pangkat hingga Pecah Bintang, Kadiv Humas Polri: Ini Bentuk Penghargaan

Dalam forum yang sama, Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih mengingatkan reformasi Polri harus dimulai dari perbaikan tata kelola pelayanan agar kepolisian kembali mendapat kepercayaan masyarakat.

Ia mencatat dalam lima tahun terakhir Ombudsman menerima 3.308 laporan terkait pelayanan kepolisian, yang menempatkan Polri dalam lima besar laporan tertinggi.

Najih menyebut, tingginya laporan menunjukkan adanya masalah mendasar seperti penyalahgunaan kewenangan, lemahnya pengawasan, dan tidak meratanya kualitas layanan di berbagai daerah.

"Karena itu, rekomendasi yang akan dikirim melalui surat tersebut akan menyoroti kebutuhan reformasi yang menyentuh struktur, budaya organisasi, hingga peningkatan profesionalitas," tutur dia. 

Lewat surat resmi ini, ia berharap arah reformasi Polri dapat dipastikan terbuka, terukur, dan mengikat.

"Sehingga perbaikan institusi kepolisian tidak bergantung pada pergantian pimpinan, melainkan menjadi agenda institusional jangka panjang," tandasnya. (rpi/muu)