Bahlil Ultimatum SPBU Swasta yang Minta Tambahan Impor BBM

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, berikan peringatan keras kepada salah satu badan usaha (BU) SPBU swasta yang tetap ngotot meminta tambahan impor BBM, meski kuota impor tahun 2025 sudah dinaikkan 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Tanpa menyebut nama perusahaan, Bahlil menegaskan bahwa sikap keras kepala tersebut tidak dapat ditoleransi. 

Ia menilai masih ada pengusaha yang mencoba menekan pemerintah untuk meloloskan permintaan tambahan impor, padahal negara sedang berupaya menahan defisit perdagangan dan menjaga devisa.

“Jadi harus ada pesan tegas gini pada pengusaha. Negara itu mau mengendalikan impor dalam rangka apa? Untuk menjaga neraca dagang, komoditas dan devisa kita,” ujar Bahlil dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta Selatan, Senin (8/12/2025).

Bahlil menegaskan bahwa negara adalah pihak yang mengatur pengusaha, bukan sebaliknya. 

Namun ia juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang sehingga dibutuhkan sinergi yang sehat.

Baca Juga

Gubernur Khofifah Pastikan Pasokan Biosolar di Jatim Aman, Pemprov Jatim Perkuat Koordinasi Bidang Energi dengan Pertamina dan PLN

“Tidak boleh ada pengusaha mengendalikan negara. Yang mengatur pengusaha adalah negara, tapi negara gak boleh sewenang-wenang pada pengusaha,” tegasnya.

Sebelumnya, isu tambahan kuota impor BBM untuk SPBU swasta sempat memicu ketegangan. 

Pemerintah memutuskan tidak memberikan tambahan kuota untuk 2025, meski stok BBM di beberapa SPBU swasta dilaporkan habis pada akhir Agustus 2025.

Sebagai solusi, pemerintah merekomendasikan SPBU swasta membeli base fuel dari PT Pertamina Patra Niaga karena BUMN itu masih memiliki jatah impor yang belum terpakai. 

Pada September 2025, SPBU swasta dan Pertamina dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk pembelian BBM murni tersebut.

Namun transaksi tak segera berjalan. Negosiasi tersendat lantaran spesifikasi base fuel yang diinginkan SPBU swasta tidak sesuai dengan produk Pertamina. 

Pemerintah akhirnya mengubah mekanisme negosiasi dari kolektif menjadi langsung antarperusahaan.

Usai perubahan mekanisme, proses pembelian mulai bergerak. Per Desember 2025, SPBU swasta termasuk Shell, BP-AKR, dan Vivo, resmi menyepakati pembelian base fuel dari Pertamina Patra Niaga. (agr/muu)