Gus Yahya Tegaskan Masih Ketua Umum PBNU yang Sah: Keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Turunannya Ilegal
- Antara
Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan dirinya masih Ketua Umum PBNU yang sah menurut hukum dan konstitusi organisasi.
Hal itu disampaikan melalui pernyataan sikap resmi yang ditandatangani langsung oleh KH Yahya Cholil Staquf selaku Ketua Umum PBNU pada 13 Desember 2025.
Pernyataan sikap itu dikeluarkan sebagai tanggapan atas hasil Rapat Pleno PBNU pada 9 Desember 2025 yang menyatakan pemberhentiannya dan menunjuk pejabat Ketua Umum PBNU.
Dalam dokumen bernomor 4811/PB.23/A.II.07.08/99/12/2025, Gus Yahya menegaskan bahwa dirinya bersama Rais ‘Aam PBNU KH Miftachul Akhyar merupakan pimpinan yang mendapat mandat sah dari Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung pada 2021, dengan masa khidmat lima tahun hingga muktamar berikutnya.
Ia menegaskan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU mengatur pemberhentian pimpinan PBNU di tengah masa jabatan hanya dapat dilakukan melalui Muktamar Luar Biasa (MLB) dan harus didasarkan pada pelanggaran berat yang terbukti secara organisatoris.
“Karena itu, keputusan yang lahir dari Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025 tidak memiliki landasan hukum yang sah,” tandas Gus Yahya, di Jakarta, Sabtu (13/12/2025).
“Dengan demikian, seluruh keputusan turunan yang dihasilkan dari proses tersebut, termasuk penunjukan Pejabat Ketua Umum PBNU, tidak sah dan ilegal,” tegas Gus Yahya dalam pernyataan sikapnya.
Gus Yahya menyampaikan, sampai saat ini namanya masih tercantum sebagai Ketum PBNU yang sah dalam Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Bersamaan dengan itu, Gus Yahya juga menyatakan tetap mengedepankan islah atau rekonsiliasi demi menjaga kehormatan dan keutuhan jam’iyyah Nahdlatul Ulama.
Sikap itu disebut sejalan dengan nasihat para kiai sepuh NU yang disampaikan dalam pertemuan di Pondok Pesantren Ploso, Kediri, serta Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang.
Melalui pernyataan sikap itu, Gus Yahya mengajak seluruh jajaran pengurus NU di semua tingkatan, mulai dari Pengurus Wilayah hingga Anak Ranting, serta seluruh warga Nahdliyin untuk tetap tenang, menjaga persatuan, dan memperkuat silaturahmi.
Ia juga meminta agar sementara waktu tidak mengindahkan instruksi yang mengatasnamakan Pejabat Ketua Umum PBNU guna mencegah kebingungan di internal organisasi.
Selain kepada internal NU, Gus Yahya juga mengimbau pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar tidak menindaklanjuti kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan pihak yang tidak memiliki kewenangan sah karena berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
Pernyataan sikap tersebut ditutup dengan doa agar dinamika internal PBNU dapat diselesaikan secara damai dan bermartabat, serta tetap menjaga Nahdlatul Ulama sebagai rumah besar persatuan umat. (rpi)
Load more