Petinggi PBNU Akui Isu Tambang Jadi Pangkal Konflik Internal: Hanya Selesai Jika Gus Yahya Disingkirkan

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Aizzudin Abdurrahman, mengakui bahwa pangkal konflik internal saat ini adalah masalah tambang.

Hal itu disampaikan untuk membantah keras tulisan opini berjudul “Kala Tongkat Syuriyah Membelah Laut Merah” yang ditulis oleh Wasekjen PBNU, Nur Hidayat, yang dan dipublikasikan Detik pada 14 Desember 2025.

Menurut KH Aizzudin Abdurrahman, opini itu menyesatkan publik dan tidak berorientasi pada penyelesaian masalah organisasi.

Ia menambahkan, opini tersebut justru memperkeruh situasi internal PBNU karena mengandung narasi pemecah belah yang berpotensi memperpanjang polarisasi di tubuh organisasi.

“Ini bukan kritik solutif, melainkan penyesatan opini yang menciptakan persoalan baru,” tegas Gus Aiz, sapaan akrabnya, di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Lebih lanjut, Nur Hidayat dan kelompok yang mendorong pemakzulan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), dinilai terus menghindari persoalan utama yang menjadi latar konflik internal, yakni pengelolaan konsesi tambang.

Baca Juga

Skandal Pungli ESDM Jatim Meluas, 19 Pegawai Kembalikan Rp707 Juta ke Kejati

Isu-isu lain seperti zionisme, tata kelola keuangan, dan sejenisnya dianggap hanya menjadi “panggung depan” yang mudah dipatahkan, sementara persoalan tambang sengaja disembunyikan.

“Masalah tambang adalah panggung belakang yang tidak siap mereka bicarakan. Persoalan ini dikaburkan karena ada kepentingan besar yang hanya bisa diselesaikan jika Gus Yahya disingkirkan,” ujar Gus Aiz.

Dia menyatakan, penyelesaian konflik sebenarnya dapat dilakukan secara sederhana dan profesional melalui transparansi serta akuntabilitas di forum yang tepat.

Setiap pihak yang diberi tanggung jawab, kata dia, harus melaporkan pengelolaan yang dilakukan secara terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan.

Gus Aiz juga mengingatkan pernyataan Ketua Umum PBNU yang berulang kali meminta pihak-pihak yang ditunjuk untuk mengelola urusan tambang menjelaskan secara terbuka mekanisme kerja dan pengawasannya.

Selain itu, harus ada pihak yang secara jelas bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen korporasi yang dijalankan.

Ia turut menyinggung pernyataan Rais Aam PBNU pada peringatan Harlah NU di Senayan, 31 Januari 2025, yang secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto membantu Bendahara Umum PBNU Gudfan Arif dalam pengelolaan tambang, termasuk dengan memberikan kewenangan penuh beserta mekanisme pengamanannya.

Yang paling disesalkan, lanjut Gus Aiz, upaya penyelesaian konflik justru ditempuh melalui cara-cara politik kotor dan konspiratif yang menabrak konstitusi organisasi. Pendekatan tersebut dinilai tidak hanya kontraproduktif, tetapi juga merusak marwah NU dan berpotensi menciptakan preseden buruk bagi tata kelola organisasi ke depan.

“Cara-cara seperti ini berbahaya bagi masa depan organisasi dan tidak bisa dibenarkan dengan dalih apa pun,” pungkasnya. (rpi)