Apresiasi Kinerja Pengawasan Itjen Kementerian Hukum Tahun 2025, Menkum Supratman Soroti Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, memberi apresiasi tinggi terhadap Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Hukum atas kinerja optimal.

Salah satu yang menjadi sorotan Supratman adalah upaya Itjen Kemenkum dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Apresiasi tersebut disampaikan Menkum saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 di Jakarta, Senin (15/12).

Dalam sambutannya, Supratman menilai langkah Itjen dalam merespons rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal sudah berjalan sangat efektif dan berharap tren positif ini terus dipertahankan.

“Kepada Pak Irjen, terima kasih. Tindak lanjut dari Inspektorat Jenderal terhadap temuan-temuan sudah berjalan dengan sangat luar biasa. Jika ini dapat terus dilakukan, maka seluruh tindak lanjut dapat diselesaikan dengan baik,” ujar Supratman, dikutip Selasa (16/12/2025).

Berdasarkan rekapitulasi data tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2006 hingga Desember 2025, tercatat sebanyak 1.106 rekomendasi. Dari jumlah tersebut, Itjen Kemenkum berhasil menyelesaikan 998 rekomendasi dengan status "Sesuai Rekomendasi". Sementara itu, 31 rekomendasi masih dalam proses reviu BPK, dan 77 lainnya berstatus belum sesuai rekomendasi.

Tak hanya fokus pada temuan eksternal, Itjen Kementerian Hukum juga berkomitmen mempercepat penyelesaian tindak lanjut temuan internal bersama seluruh Satuan Kerja. Hingga 10 Desember 2025, tercatat ada 534 temuan internal, dengan rincian 234 temuan telah ditindaklanjuti dan 300 temuan masih dalam proses penyelesaian.

Sepanjang satu tahun terakhir, Itjen Kemenkum telah melaksanakan total 389 kegiatan pengawasan untuk mengawal kinerja kementerian. Kegiatan ini meliputi 76 audit, 27 pemeriksaan khusus, 56 evaluasi, 74 reviu, 47 monitoring, serta 109 kegiatan pengawasan lainnya.

Di sisi pelayanan publik, pengelolaan pengaduan masyarakat juga menunjukkan hasil sempurna. Hingga Desember 2025, Kementerian Hukum menerima 48 pengaduan melalui berbagai kanal resmi, dan 100% pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti.

Inspektur Jenderal Kementerian Hukum, Hendro Pandowo, menegaskan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial. Ia menekankan pentingnya kolaborasi di setiap lini.

“Pengawasan tidak bisa lagi dikerjakan sendiri, harus dilakukan pada setiap level organisasi. Solusi utamanya adalah bersinergi agar rekomendasi kita lebih tajam dan implementatif,” tegas Hendro saat memaparkan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum pada Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2025.

Hendro juga menjelaskan tiga arah kebijakan utama Itjen, yakni peningkatan kualitas hasil pengawasan, penguatan peran dan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta penguatan tata kelola dan reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Sebagai informasi, Rapat Koordinasi ini mengusung tema “Mewujudkan Hukum Berkeadilan melalui Layanan Transformasi Digital menuju Indonesia Emas 2045”. Tema ini merefleksikan bahwa hukum yang berkeadilan merupakan tujuan hakiki, di mana setiap kebijakan, layanan, dan penegakan hukum harus mampu memberikan rasa adil bagi masyarakat luas. (rpi)