Rp10 Triliun Dana Otsus Papua Digelontorkan 2026, Prabowo Warning Kepala Daerah: Jangan Dipakai Jalan-Jalan ke Luar Negeri!
- Abdul Gani Siregar/tvOnenews
Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah memastikan alokasi dana otonomi khusus (otsus) Papua sebesar Rp10 triliun pada 2026.
Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan anggaran jumbo tersebut wajib digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk aktivitas seremonial para pejabat daerah.
Peringatan keras itu disampaikan Prabowo saat memimpin pertemuan dengan seluruh kepala daerah se-Papua di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Di hadapan para gubernur dan 42 bupati, Kepala Negara menuntut tanggung jawab penuh dalam pengelolaan dana otsus.
“Saya minta gubernur betul-betul tanggung jawab, bupati dan gubernur jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri menggunakan dana otsus,” kata Prabowo.
Presiden bahkan meminta komitmen langsung dari para kepala daerah terkait penggunaan anggaran tersebut. Prabowo melontarkan pertanyaan tegas yang langsung dijawab serempak oleh seluruh peserta pertemuan.
“Bisa? Bisa ya?” tanya Prabowo.
“Bisa,” jawab para kepala daerah secara bersamaan.
Untuk memastikan pengawasan berjalan ketat, Prabowo memberikan tugas khusus kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Ia menegaskan, ruang gerak pejabat daerah dalam menggunakan dana otsus akan terus diawasi.
“Ini sekarang ini rakyatmu sudah pintar-pintar, semua punya gadget. Nanti Mendagri awasi ya, jangan ada gubernur/bupati terlalu lama di Jakarta,” tutup Prabowo.
Pertemuan tersebut merupakan agenda khusus Presiden yang memanggil seluruh kepala daerah di Tanah Papua ke Istana Negara. Forum strategis ini turut dihadiri Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus Papua serta jajaran kementerian dan lembaga.
Anggota Komite Eksekutif Percepatan Otsus Papua, Ribka Haluk, menyebut pertemuan itu menjadi wadah bagi Presiden Prabowo untuk menyampaikan arahan langsung terkait percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih.
“Hari ini bapak Presiden akan melakukan pertemuan dengan komite eksekutif percepatan otonomi khusus Papua dan juga Kementerian K/L dan pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur dan seluruh 42 Bupati se-Papua,” ujar Ribka di Kompleks Istana Kepresidenan. (agr/iwh)
Load more