Diam-diam Dedi Mulyadi punya Gebrakan, Seluruh ASN Provinsi Jabar Dilibatkan

Jakarta, tvOnenews.com- Kabar tak terduga dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang baru-baru ini buat gebrakan baru.

Gebrakan barunya itu olahraga bersama ditujukan guna memperkuat hubungan antar Instansi. Dedi Mulyadi berharap ini disambut baik seluruh jajaran Pemerintah Jabar.

Sumber :

• YouTube/KANGDEDIMULYADICHANNEL

Dengan begitu, Dedi Mulyadi menegaskan olahraga tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana mempererat soliditas antar perangkat daerah.

Olahraga tersebut Liga Sabrengna Piala Gubernur Jawa Barat Tahun 2026 yang digelar di Lapangan Sepak Bola Sport Jabar Arcamanik, Kota Bandung, akhir Maret lalu.

"Olahraga seperti ini menjadi ruang untuk membangun kebersamaan, menjaga kesehatan, sekaligus memperkuat kekompakan untuk mendukung kinerja pemerintahan," katanya, dikutip dari laman resmi Dishut Jabar, Minggu (5/4).

Baca Juga

Kapolda Jabar Luncurkan Gerakan Jaga Rawat Jawa Barat

Dalam olahraga ini, Dedi Mulyadi ikut merangkul mantan pemain timnas Indonesia, Markus Horison. Markus bertindak sebagai pelatih dalam turnamen tersebut.

Namun di sisi lain, gebrakan lainnya juga Kang Dedi Mulyadi atau KDM keluarkan untuk seluruh ASN Jabar.

Gebrakan tersebut tengah ramai diperbincangkan publik di tengah media sosial yaitu WFH bagi ASN (aparatur sipil negara). Ternyata Jawa Barat diklaim sudah lebih dulu melaksanakan sejak 2025.

Sumber :

• dok Dishut Jabar

Dampak Positif WFH bagi ASN

Menurut pria dijuluki Bapak Aing itu, ada dampak positif dari WFH bagi ASN langsung terhadap anggaran. 

Kebijakan kerja jarak jauh tersebut, memicu capaian realisasi belanja anggaran yang melampaui target (over).

"Kita sudah dari dulu jalankan WFH, efektif. Lihat saja produk pembangunannya, berhasil atau tidak. Selama ini administrasi berjalan dengan baik, kemudian realisasi belanja anggaran malah over," ujar Gubernur Dedi Mulyadi usai silaturahmi di Gedung Sate Bandung, dikutip dari Antara.

Lebih lanjut, ia menambahkan efektivitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh lagi diukur hanya dari kehadiran fisik di kantor.

Hal ini juga harus berbasis pada produk pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, katanya.(klw)