Profil Presiden RI Ke-3 BJ Habibie, Sang Bapak Teknologi

Perjalanan Karier BJ Habibie

Usai menyelesaikan studinya, Habibie sempat bekerja di Messerschmitt-Bölkow-Blohm, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman. 

Kejeniusannya membuat Habibie menjadi seseorang yang dihormati di negara tersebut, dia bahkan dijuluki Mr Crack karena kontribusinya yang amat besar bagi teknologi pesawat terbang global.

Selain itu, namanya juga dijadikan sebagai salah satu nama teorema di bidang termodinamika. Teorema Habibie mampu menyelesaikan persoalan yang sebelumnya memicu kecelakaan pada pesawat terbang.

Kembali ke Indonesia

Pada 1973, Habibie kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto. Ia kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Gebrakan Habibie saat menjabat menjadi Menristek terkenal dengan pengimplementasian “Visi Indonesia”.

Baca Juga

Rampungkan Lawatan di Jepang dan Korsel, Presiden Tiba di Jakarta

Gebrakan-gebrakan Indonesia dalam “Visi Indonesia” bertumpu pada riset dan teknologi, khususnya dalam industri strategis yang dikelola PT IPTN, PT Pindad, dan PT PAL. Target yang diinginkan adalah Indonesia sebagai negara agraris dapat menjadi negara industri dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menjadi Presiden

Lonjakan terjadi dalam karier Habibie pada tahun 1998, ia resmi diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia, setelah sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden dalam Kabinet Pembangunan VIII dibawah Presiden Soeharto.

Pada saat menjadi presiden, Habibie melakukan reformasi politik. Pada Februari 1999, Habibie mengesahkan Undang-Undang Partai Politik yang mencabut pembatasan jumlah partai politik yang bertarung di politik praktis.

Parpol juga tidak diwajibkan berideologi Pancasila, hal inilah yang membuat partai politik bermunculan dan 48 diantaranya akan bersaing dalam pemilihan legislatif 1999.

Selanjutnya pada Mei 1999, pemerintahan Habibie mengesahkan Undang-Undang Otonomi Daerah yang merupakan langkah pertama dalam desentralisasi pemerintahan Indonesia dan berkemungkinan membuat provinsi-provinsi lebih berperan dalam mengatur daerahnya. Selain itu, pers  lebih dibebaskan dalam pemerintahan Habibie.

Kemudian, Pada era Habibie tercipta pemilihan bebas pertama sejak pemilu legislatif 1955. Pemilu ini diawasi lembaga independen Komisi Pemilihan Umum (KPU), bukan komisi pemilihan yang diisi oleh menteri-menteri pemerintah seperti pada masa Orde Baru.

Selain itu, Habibie juga menyerukan referendum untuk menentukan masa depan Timor Timur. Pada 30 Agustus 1999, penduduk Timor Timur memilih untuk merdeka dan menjadi Timor Leste hingga sekarang.