Survei di Enam Kota, LS KedaiKOPI: Kelapa Langka Awal 2026 Terutama Jelang Ramadhan dan Lebaran

Jakarta, tvOnenews.com - Lembaga Survei KedaiKOPI mengeluarkan hasil survei terkait kondisi kebutuhan kelapa di Indonesia. 

Survei yang dilakukan secara tatap muka pada 24 November hingga 1 Desember 2025 kepada 400 responden di enam kota besar ini mengungkap kekhawatiran masyarakat terhadap lonjakan harga kelapa dan produk olahannya yang berpotensi semakin parah pada awal 2026, terutama menjelang Ramadhan dan Lebaran.

Peneliti Lembaga Survei KedaiKOPI Ashma Nur Afifah menjelaskan, survei melibatkan tiga kelompok responden, yaitu 200 ibu rumah tangga, 160 pelaku UMKM, dan 40 penjual kelapa utuh.

Hasilnya sebanyak 83 persen responden merasakan kenaikan harga kelapa dan produk olahannya dalam enam bulan terakhir.

“Bahkan, dari masyarakat yang mengalami kenaikan harga kelapa itu, 45,2 persen di antaranya menilai kenaikan tersebut signifikan,” kata Ashma dalam keterangannya.

Ashma menambahkan, kenaikan harga ini dipicu oleh lonjakan ekspor kelapa utuh besar-besaran.

Baca Juga

Pimpinan DPR Akui Keuntungan MBG Masih Sedikit Dirasakan Petani-UMKM

Mayoritas responden menyadari bahwa permintaan ekspor tinggi menjadi salah satu penyebab utama pasokan domestik berkurang dan harga melonjak.

“Indonesia sebagai salah satu produsen kelapa terbesar di dunia, dengan produksi sekitar 2,8 juta ton per tahun, dan satu-satunya negara yang masih memperbolehkan ekspor kelapa bulat tanpa pembatasan ketat membuat pasokan dalam negeri rentan terganggu,” lanjutnya.

Survei menunjukkan, dampak kenaikan harga sudah dirasakan luas. Bagi ibu rumah tangga, pengeluaran untuk makanan meningkat dan banyak yang terpaksa mengurangi penggunaan santan atau frekuensi memasak masakan bersantan.

“Apalagi, pelaku UMKM melaporkan kenaikan biaya modal double dan operasional yang signifikan, bahkan memaksa sebagian menaikkan harga jual menu hingga 50 persen pada usaha catering. Penjual kelapa utuh juga mengalami penurunan laba meski sebagian besar sudah menaikkan harga jual,” beber Ashma.

Kemudian, sebanyak 82,1 persen responden khawatir harga kelapa tidak stabil dalam tiga bulan ke depan.

Survei menunjukkan, 80 persen responden mendukung penerapan pungutan ekspor (PE) pada kelapa bulat sebagai solusi.

Kebijakan ini diharapkan dapat menstabilkan stok dan harga dalam negeri, sekaligus menghasilkan pendapatan negara yang bisa dialokasikan untuk kesejahteraan petani, peremajaan kebun, hingga pengembangan UMKM.

Sebanyak 77,9 persen responden pun optimistis bahwa pungutan ekspor akan efektif menekan harga dan menjaga ketersediaan kelapa.

Survei KedaiKOPI merekomendasikan pemerintah segera memperbaiki regulasi ekspor, meningkatkan pengawasan distribusi, serta menerapkan kebijakan prioritas seperti pungutan ekspor.

Sebanyak 89 persen responden merasa penting untuk segera dibuat kebijakan, keputusan oleh pemerintah agar harga kelapa ini bisa segera terjangkau.

Sementara, Tulus Abadi, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), menekankan perlunya kebijakan lebih komprehensif.

Menurut Tulus, selain dengan pungutan ekspor, pemerintah juga perlu memperhatikan kebutuhan dalam negeri terutama untuk konsumen. 

Sebab, kelapa merupakan salah satu komoditas penting bagi konsumen.

"Selain pungutan ekspor, pemerintah perlu menentukan Domestic Market Obligation (DMO), tentukan dulu kebutuhan dalam negeri berapa dan menstabilkan harga," kata Tulus.