Akad Massal 50.030 Rumah Subsidi Digelar Serentak di 33 Provinsi, Upaya Wujudkan Rumah Pertama untuk MBR

Serang, tvOnenews.com — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menggelar akad massal 50.030 unit rumah subsidi secara serentak di seluruh Indonesia, Kamis (18/12/2025). 

Langkah ini menjadi sinyal kuat keseriusan negara memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Akad massal digelar dengan skema hybrid dan dipusatkan di Perumahan Pondok Banten Indah, Kota Serang, Banten. Sebanyak 300 akad dilakukan secara langsung di lokasi acara dengan melibatkan 11 bank penyalur, sementara 49.730 akad lainnya berlangsung daring, diikuti 39 bank penyalur pada 110 titik kabupaten/kota di 33 provinsi. 

Skema ini menegaskan upaya pemerataan pembiayaan perumahan dari wilayah barat hingga timur Indonesia.

Berdasarkan pantauan tvOnenews.com, Menteri PKP, Maruarar Sirait, meninjau rumah di Perumahan Pondok Banten Indah. Dia tampak berbincang dengan para pemilik rumah, bertanya terkait pekerjaan pemilik.

Dalam agenda tersebut, dilakukan serah terima kunci secara simbolis kepada 10 MBR dengan latar belakang profesi yang beragam, mulai dari guru, tuna netra, tukang pijat, pedagang kopi keliling, pengemudi ojek daring, penjual seblak, prajurit TNI, buruh, dai, tukang cukur, hingga nelayan. 

Baca Juga

Menteri Maruarar Ungkap 71.000 Rumah Subsidi Siap Diakadkan Serentak Akhir Tahun Ini

Ragam profesi penerima manfaat menegaskan bahwa rumah subsidi menyasar pekerja formal maupun informal yang membutuhkan dukungan negara untuk memiliki rumah pertama.

Acara ini juga dirancang diisi dialog Presiden Republik Indonesia dengan peserta akad dari berbagai daerah secara daring. Peserta dialog berasal dari Papua, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatera Utara, yang seluruhnya merupakan MBR dari sektor usaha kecil dan informal. 

Interaksi tersebut menjadi simbol kehadiran negara yang menjangkau langsung aspirasi masyarakat lintas wilayah.

Data Kementerian PKP mencatat, hingga 19 Desember 2025, penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai 263.017 unit rumah subsidi dengan nilai Rp32,67 triliun. 

Penyaluran ini melibatkan 39 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang, dan 7.998 pengembang, dengan sebaran di 12.981 kawasan perumahan pada 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota.

Tren penyaluran FLPP menunjukkan penguatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Meski sempat mengalami penyesuaian pada 2024, penyaluran kembali melonjak pada 2025 seiring menguatnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, perbankan, dan pengembang.