Indonesia–PBB Kerja Sama 2026, Fokus Penguatan Mitigasi dan Pemulihan Bencana

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Luar Negeri bersama Kementerian PPN/Bappenas menggelar Indonesia–UN Consultative Forum (IUNCF) dengan para kepala dan wakil badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia. 

Pertemuan yang dikoordinatori UN Resident Coordinator (UNRC) dan dihadiri UNDP, UNICEF, ILO, IOM, serta UN OCHA ini membahas rencana program kerja Indonesia–PBB tahun 2026, dengan penekanan khusus pada penguatan penanggulangan bencana.

Wakil Menteri Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, menyampaikan apresiasi atas kemitraan panjang Indonesia–PBB yang terus diselaraskan dengan prioritas nasional. 

“Dalam konteks bencana banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, komitmen pemerintah untuk mengambil seluruh langkah yang diperlukan dalam penanganan darurat, pemulihan, hingga pembangunan kembali,” kata Arrmanatha, dalam keterangan tertulis, Minggu (21/12/2025).

Arrmanatha juga menyambut baik rencana kerja PBB Indonesia 2026 yang telah disusun bersama pemerintah. 

Ia menekankan pentingnya penyesuaian dan pemanfaatan program PBB—baik yang berjalan maupun yang direncanakan—agar memasukkan elemen Disaster Risk Reduction (DRR) serta dukungan konkret bagi pemulihan di tiga provinsi terdampak.

Sementara itu, Wakil Menteri PPN/Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menegaskan pemerintah tengah mempersiapkan langkah penanggulangan dengan fokus pada ketahanan bencana dan pemulihan jangka panjang. 

Ia menekankan penerapan prinsip Build Back Better sebagai fondasi penanganan banjir di wilayah terdampak.

Pada kesempatan yang sama, para pimpinan badan PBB di Indonesia memaparkan sebaran program PBB yang menjangkau 189 distrik dengan lebih dari 200 staf di pemerintah daerah. 

Di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, PBB telah hadir di 29 distrik dengan lebih dari 40 staf—baik sebelum maupun setelah bencana—untuk mendukung prioritas pembangunan nasional bersama pemerintah daerah. 

PBB menyatakan kesiapan mendukung pemulihan bencana melalui 14 program yang berfokus pada community resilience, serta membuka ruang dialog untuk perluasan dan penyesuaian program pada 2026.

Pertemuan tersebut menyepakati penjajakan sejumlah agenda strategis 2026, termasuk penyusunan Master Plan Platform Emergency Response oleh Pemerintah Indonesia melalui koordinasi KemenPPN/Bappenas. 

Platform ini akan mengintegrasikan program-program PBB guna memperkuat penanganan bencana ke depan. Selain itu, akan dijajaki pengembangan konsep climate risk insurance untuk memperkokoh ketahanan bencana jangka panjang.

Sebagai tindak lanjut, IUNCF disepakati tetap menjadi wadah utama koordinasi kerja sama Indonesia–PBB pada 2026, memastikan sinergi program yang lebih terarah, tangguh, dan berkelanjutan. (agr/muu)