119,5 Juta Warga Diperkirakan Bepergian saat Nataru, Kapolri Wanti-Wanti soal Ini
- Syaiful Arif-Antara
Jakarta, tvOnenews.com – Pergerakan masyarakat pada libur Natal 2025 dan Tahun Baru (Nataru) 2026 diperkirakan melonjak tajam.
Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan selama masa Nataru mencapai 119,5 juta orang. Ini meningkat hampir 8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Lonjakan mobilitas itu terjadi bersamaan dengan ancaman cuaca ekstrem.
BMKG mencatat adanya sistem siklonik di sekitar wilayah Indonesia yang berpotensi memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di tengah puncak musim hujan yang diperkirakan berlangsung hingga Februari 2026
Kondisi tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam amanatnya yang dibacakan Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops) Komjen Muhammad Fadil Imran saat Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2025.
“Situasi ini menuntut kesiapan yang lebih tinggi sehingga pelayanan Nataru tahun ini harus dilaksanakan secara ekstra dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Fadil membacakan amanat Kapolri.
Ia menerangkan Operasi Lilin 2025 digelar selama 14 hari mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026.
Operasi ini melibatkan 146.701 personel gabungan dari Polri, TNI, dan berbagai instansi terkait.
"Sebanyak 2.903 posko disiapkan di seluruh Indonesia untuk mengamankan lebih dari 44 ribu objek mulai dari tempat ibadah, pusat perbelanjaan hingga lokasi perayaan malam tahun baru," kata Fadil Imran.
Dalam amanatnya, Kapolri menyoroti sejumlah potensi persoalan utama selama Nataru mulai dari kepadatan lalu lintas, keselamatan transportasi hingga risiko gangguan keamanan dan bencana alam.
"Di sektor lalu lintas, pengaturan arus kendaraan menjadi perhatian utama, terutama di jalur tol, jalur arteri, kawasan wisata, serta akses menuju terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara," bebernya.
Fadil menyebut rekayasa lalu lintas dan pembatasan angkutan barang diminta dijalankan sesuai surat keputusan bersama lintas kementerian.
“Pengaturan dan rekayasa lalu lintas harus dilakukan dengan tepat, menyesuaikan kondisi lapangan, serta memanfaatkan teknologi pemantauan lalu lintas,” katanya.
Selain kepadatan kendaraan, Kapolri juga menekankan perlunya antisipasi terhadap potensi bencana seperti banjir dan longsor yang dapat mengganggu jalur utama dan jalur alternatif.
"Posko terpadu diminta bersiaga di titik rawan dengan perlengkapan darurat dan SAR yang memadai," ujarnya.
Load more