DPR RI Usul Pemerintah Hapus KUR Bagi Korban Bencana Sumatera

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi XI DPR RI Martin Manurung mengusulkan kepada pemerintah agar memberikan kebijakan tambahan khusus untuk debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjadi korban banjir bandang dan longsor di Sumatera.

Dia meminta agar pemerintah menghapus kredit bagi debitur yang menjadi korban banjir bandang Sumatera yang terdampak sangat parah. 

Martin menuturkan kebijakan pemerintah terkait perpanjangan tenor atau penjadwalan sudah sangat baik. Namun, dia menilai penghapusan kreditur juga diperlukan.

“Kita sangat mengapresiasi kebijakan yang sudah ada saat ini. Terima kasih kepada pemerintah,” kata Martin kepada wartawan, Senin (22/12/2025).

“Namun kita juga harus melihat yang lebih dalam bahwasanya ada banyak korban yang harus diberi kebijakan khusus itu,” sambungnya.

Politisi Partai NasDem ini menjelaskan dampak bencana yang dirasakan masyarakat tidak semuanya sama. Mereka ada yang kehilangan sumber usahanya yang menjadi agunan ketika pengajuan KUR.

Baca Juga

Produk Impor AS Bebas Sertifikasi Halal ke Indonesia, DPR Sentil Pemerintah Regulasi Jangan Berat Sebelah

Seperti usaha pertanian, yang sawah dan ladangnya hilang tertimbun material longsor, toko dan perbengkelan habis terbawa banjir, hingga kehilangan keluarga.

Martin menyebut kebijakan khusus yang diberikan dapat berupa perpanjangan waktu pelunasan utang sampai kondisi korban benar-benar pulih. 

Atau menghapus utang bagi korban yang kehilangan keluarga dan harga bendanya.

“Harus dibuat skema penyelesaian khusus untuk memisahkan debitur tersebut dari skema restrukturisasi biasa, agar tidak menjadi beban berkepanjangan dalam proses pemulihan keadaan,” ujar Martin.

“Kehadiran negara dalam bentuk kebijakan ini sangat membantu dalam pemulihan fisik maupun mental para korban,” tandasnya. (saa/muu)