Respons Soal Penanganan Bencana Sumatera-Aceh, Seskab Teddy Dinilai Jawab Keresahan Publik

Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan penanganan bencana yang dilakukan pemerintah pusat di Sumatera-Aceh.

Teddy membantah tudingan pemerintah lambat dalam penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang melandan wilayah Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut), dan Aceh.

Ia mengatakan bahwa pemerintah telah bergerak sejak hari pertama bencana menghantam tiga wilayah tersebut.

Teddy menyebut hujan deras mengguyur wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar, sejak 24, 25, dan 26 November. Banjir mulai terjadi pada 25 dan 26 November.

Menurut Teddy pemerintah langsung turun ke lokasi bencana pada hari itu juga. Termasuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto yang terbang langsung dari Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

"Jadi itu semuanya sejak hari pertama, saya pastikan sudah berjuang keras, secepat mungkin di sana," kata Teddy dikutip pada Selasa (23/12/2025).

Baca Juga

Polri Ungkap Fakta Baru Soal Pemeriksaan Kapolres dan Kasat Narkoba Banda Aceh

Merespons hal tersebut, Pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai Seskab Teddy telah mampu menjawab keresahan publik terkait penanganan bencana di Sumatera-Aceh.

“Ya menjawab keeresahan publik, paling tidak menjawab dinamika yang terjadi di persepsi publik, karena bencana ini jadi menimbulkan persepsi publik,” kata Trubus kepada awak media, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Menurutnya peran yang diambil Teddy dalam menyampaikan progres penanganan bencana dianggap sebagai momentum menunjukkan upaya pemerintah dalam menangani bencana di tengah kritik tajam.

“Menurut saya ada kesempatan luar biasa bagi pemerintah dalam menjelaskan penanganan bencana Sumatera yang seolah-olah (disebut) tidak optimal,” ujarnya.

Trubus menyebut pemerintah terus bergerak dalam melakukan penanganan bencana. Namun, memang daerah yang terdampak bencana sangat luas.

Lebih lanjut dia mengatakan, kondisi sekarang berbeda dengan Tsunami Aceh 2004, di mana pemerintah menetapkan status bencana nasional karena keterbatasan.

“Misalnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) belum terbentuk, kemudian anggaran APBD juga belum ada mengenai status tanggap darurat, sehingga pilihannya cuma menetapkan bencana nasional,” ujarnya.

Oleh karena itu, Trubus mendorong adanya kemandirian dari pemerintah daerah dalam penanganan bencana. Kondisi yang terjadi di Sumatera, menurutnya, menandakan lemahnya pemerintah daerah dalam penanganan bencana, baik saat kejadian maupun pascabencana.