Ingat Lagi LHKPN Ridwan Kamil Kala KPK Telusuri Aset yang Tak Pernah Dilaporkan

Jakarta, tvOnenews.com – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali menjadi sorotan publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap tengah mendalami sejumlah aset yang tidak tercantum dalam LHKPN terakhir Ridwan Kamil saat mengakhiri masa jabatannya sebagai gubernur.

Pendalaman ini dilakukan di tengah penyidikan kasus dugaan korupsi dana iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). KPK menyebut telah mendeteksi aset-aset yang tidak dilaporkan, khususnya aset tidak bergerak yang tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Bandung, Jawa Barat.

KPK Temukan Aset Tidak Dilaporkan

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penyidik telah mengidentifikasi sejumlah aset yang tidak tercantum dalam LHKPN. Aset tersebut terdeteksi melalui penelusuran yang dilakukan dalam rangka penyidikan perkara yang tengah berjalan.

“Ada sejumlah aset, di antaranya aset-aset tidak bergerak yang berada di sejumlah lokasi dan itu juga sudah terdeteksi oleh penyidik KPK,” kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Rabu, 24 Desember 2025.

Menurut Budi, sebagian aset yang didalami diduga berkaitan dengan tempat usaha milik Ridwan Kamil. Namun, KPK belum merinci nama, jenis usaha, maupun nilai aset tersebut. Aset-aset itu disebut berada di wilayah Bandung dan sejumlah daerah lain di luar kota.

Baca Juga

Bicara Soal Moge yang Disita, Ridwan Kamil Ungkap Fakta Mengejutkan…

Sumber Perolehan Aset Didalami

KPK menegaskan pendalaman tidak hanya berhenti pada keberadaan aset, tetapi juga menyasar sumber perolehannya, terutama aset yang didapatkan saat Ridwan Kamil masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

Budi menyebut KPK membuka peluang untuk memanggil kembali Ridwan Kamil guna mengklarifikasi kepemilikan dan asal-usul aset yang tidak dilaporkan tersebut. Hal ini sejalan dengan kewajiban setiap penyelenggara negara untuk melaporkan seluruh harta kekayaannya secara jujur dan lengkap.

“Pelaporan seluruh harta kekayaan merupakan kewajiban dalam kerangka pencegahan tindak pidana korupsi. Setiap aset yang tidak tercantum dalam LHKPN akan ditelusuri asal perolehannya,” tegas Budi.

LHKPN Terakhir Ridwan Kamil

Berdasarkan data LHKPN yang diumumkan KPK, Ridwan Kamil terakhir kali menyampaikan laporan harta kekayaan pada 29 Februari 2024 dengan jenis laporan khusus akhir menjabat untuk tahun pelaporan 2023. LHKPN tersebut telah dinyatakan lengkap secara administratif.