Ancaman Banjir di Aceh Tamiang Semakin Singkat Waktunya, FKL Ingatkan Seluruh Pihak Gerak Cepat Antisipasi
- Antara
Jakarta, tvOnenews,com - Forum Konservasi Leuser (FKL) meminta keseriusan seluruh pihak dalam mengantisipas ancaman banjir yang menghantui kawasan Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
FKL melihat tren banjir di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh semakin cepat, bahkan hampir menyerupai Asia Tenggara yang sekarang siklusnya sudah tiga tahun sekali, sehingga perlu diantisipasi secara serius kerusakannya.
"Kalau kita lihat trend-nya itu banjir di Tamiang ini kan, sudah semakin singkat. Biasa regulernya 10 tahun sekali. Ini sekarang 2022, 2023 kemudian 2025 banjir. Itu ada kerusakan yang harus kita antisipasi," kata Senior Advisor FKL, Rudi Putra di Aceh Tamiang, Jumat.
Pernyataan itu disampaikan Rudi Putra dalam kegiatan refleksi satu bulan pascabanjir bandang Aceh Tamiang dengan tema: "Menelusuri Penyebab Bencana Alam Aceh Tamiang yang Terus Berulang", di Aceh Tamiang.
Rudi menyampaikan, jika pemerintah dan sipil di Aceh Tamiang masih tidak mau menjaga hutan dan sungainya, maka tiga tahun lagi daerah tersebut bakal kembali menghadapi bencana serupa.
"Perlu ada perubahan yang radikal yang kita lakukan, pertama itu kita bukan lagi menjaga hutan, tapi harus merestorasi hutan, itu wajib kalau ada hutan rusak," ujarnya.
Perubahan radikal yang dimaksud Rudi Putra, salah satunya tidak boleh ada lagi tanaman kelapa sawit dalam kawasan hutan. Baik kebun sawit ilegal, perusahaan maupun perorangan, semua harus direstorasi.
"Jadi tidak ada lagi istilah memanfaatkan kebun sawit yang ada dalam hutan, tidak boleh," katanya.
Selain itu, lanjut Rudi, sempadan sungai juga harus dijaga. Mengingat saat ini marak tegakkan sawit ditanam di sepanjang DAS. Maka, wajib dipulihkan, jika tidak masa air akan terus meningkat.
"Apakah kita akan mengatur zonasi ya, karena secara peraturan sebenarnya 100 meter kiri-kanan sungai itu harus steril tidak boleh ada pembangunan, aktivitas tambang dan kebun sawit tidak boleh, jadi ini yang harus diketahui," ujarnya.
Menurutnya, upaya menormalisasi sungai juga bukan solusi mengatasi banjir di Aceh Tamiang. Malah sebaliknya, bisa meningkatkan banjir di tempat-tempat tertentu.
''Termasuk peningkatan tanggul sungai, bukan solusi permanen, karena meski sudah dibangun tanggul kiri-kanan, tapi masa air sudah lebih tinggi hasilnya sama saja," katanya.
Dirinya menyatakan, cara terbaik mengembalikan hutan adalah, tidak boleh lagi ada jalan yang dibangun mengarah ke kawasan hutan, karena itu sama halnya membuka akses bagi para perambah.
Di sisi lain, lanjut Rudi, juga jangan diberikan toleransi kepada perusahaan hingga masyarakat kecil bahwa mereka boleh merambah hutan atau melakukan ilegal logging.
"Pemerintah harus sadar, kalau seandainya itu masih diizinkan dengan konsep karena terlanjur, maka nasib kita akan berulang terus seperti ini dan dampaknya itu kemiskinan," ujar Rudi.
Sementara itu, Field Manager (FM) Regional 1 FKL, Zul Asfi menambahkan, pihaknya telah mengidentifikasi pemicu banjir bandang di Aceh Tamiang pada 26 November 2025 lalu, itu diakibatkan karena bukit-bukit di kawasan hutan longsor diguyur hujan deras secara terus menerus.
"Banyak longsoran di hulu sungai menjadi salah satu pemicu utama banjir bandang di Aceh Tamiang," kata Zul Asfi.
FKL mencatat, longsor terparah terjadi di Desa Aras Sembilan, Blang Kandis, Jambo Rambong, Rantau Bintang, Pante Cempa hingga Pantai Bidari, Kabupaten Aceh Timur.
"Aceh Tamiang memang rawan banjir dikarenakan cukup banyak aliran sungai sebagai kabupaten penampung air, dari hulu Simpang Jernih Aceh Timur dan Pining Gayo Lues," demikian Zul Asfi.(ant/raa)
Load more