Koalisi Masyarakat Sipil Sesalkan Pembubaran Massa Aksi di Aceh Utara Secara Represif

Jakarta, tvOnenews.com - Polemik tindakan represif oleh TNI bagi massa aksi unjuk rasa di Aceh Utara terkait tuntutan penanganan bencana menuai sorotan hangat publik.

Koalisi Masyarakat Sipil turut mengecam tindakan represif yang dilakukan aparat terhadap para pendemo tersebut.

"Koalisi melihat bahwa tindakan itu justru bertentangan dengan tugas dan fungsi TNI yang seharusnya tidak turut campur dalam penanganan unjuk rasa atau demontrasi," kata Direktur Dejure, Bhatara Ibnu Reza dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (27/12/2025).

Bhatara menuturkan tindakan represif aparat beralasan adanya pengibaran bendera putih atau pun bulan sabit oleh massa aksi.

Kendati demikian, Bhatara menilai tak semestinya tindakan represif dilakukan aparat TNI dengan alasan pengibaran bendera putih ataupun bulan sabit oleh massa aksi.

"TNI seharusnya tidak menggunakan dalih bendera bulan sabit untuk terlibat dalam penanganan unjuk rasa. Hal itu seharusnya bisa diselesaikan dengan cara dialogis oleh Pemerintah Aceh atau kepolisian. Tindakan represif TNI kepada masyarakat Aceh justru membuka trauma lama 32 tahun konflik bersenjata di Aceh," katanya.

Baca Juga

Guru Gembul Nilai Revisi UU Terorisme Rawan Pelanggaran HAM

Bhatara menuturkan pengerahan pasukan dari Korem 011/Lilawangsa untuk menghalau penyampaian pendapat di muka umum yang terjadi pada 25 Desember 2025 kemarin justru menyalahi UU TNI sekaligus melanggar UUD 1945.

Sebab, kata Bhatara, unjuk rasa atau penyampaian pendapat di muka umum adalah hak konstitusional warga negara dan dijamin oleh konstitusi. 

"Apalagi, unjuk rasa merupakan ekspresi sipil yang sah dalam ruang demokrasi. Kalau pun ada tindakan yang dianggap melanggar hukum atau terindikasi pidana, seharusnya menjadi wewenang kepolisian untuk menindaknya," katanya.

Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil menilai tidak semestinya tindakan represif dilakukan mengingat pemulihan pasca bencana di Aceh.

Ia menyebut masyarakat Aceh lebih membutuhkan pelayanan dari pemerintah yang tidak seharusnya direspons dengan tindakan represif dan militeristik.

"Sekali lagi, Koalisi mengecam keras tindakan represif yang dilakukan oleh TNI kepada masyarakat sipil di Aceh Utara, dan mendesak kepada DPR dan pemerintah agar memerintahkan Panglima TNI bertindak cepat dan tegas terhadap oknum TNI yang melanggar, agar tidak memunculkan trauma baru masyarakat Aceh," kata Bhatara.

"Kami mendesak Pemerintah seharusnya fokus pada penanganan bencana di Aceh yang masih mengalami banyak masalah dan memastikan hak-hak masyarakat Aceh yang terdampak bencana segera dipulihkan," sambungnya.

Di sisi lain, Kapuspen Mabes TNI, Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan pembubaran massa aksi di Aceh Utara oleh personelnya telah memenuhi langkah persuasif sesuai dengan aturan yang ada.

Ia menuturkan massa aksi dibubarkan ditengarai berkibarnya bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) serta temuan sepucuk senjata api jenis pistol dan senjata tajam berupa rencong.

"TNI menegaskan bahwa pelarangan pengibaran bendera bulan bintang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku karena simbol tersebut diidentikkan dengan gerakan separatis yang bertentangan dengan kedaulatan NKRI," kata Freddy dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (27/12/2025).(raa)