Sentil Ormas Terlibat di Kasus Rumah Nenek Elina, Wali Kota Surabaya: Harusnya Bantu Bukan Jadi Preman

Dirreskrimum Polda Jawa Timur langsung bertindak tegas sejak nenek Elina membuat laporan polisi sejak Oktober 2025 lalu.

"Kejadian nenek Elina ini sudah dilakukan proses hukum sejak 29 Oktober 2025. Sampai sekarang sudah proses hukum. Penyelidikannya sudah dilakukan bulan Oktober," bebernya.

Ia memahami kasus dialami nenek Elina. Perobohan rumah di Dukuh Kuwukan, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, Samuel Ardi Kristanto diduga melibatkan ormas.

Pada 6 Agustus 2025, nenek Elina harus diusir secara paksa oleh pria yang mengaku pembeli rumah, Samuel. Saat itu ia membawa segerombolan orang diduga dari ormas Madura Asli (Madas).

Nenek Elina mendapat intimidasi hingga diseret paksa untuk keluar dari rumah tersebut. Ironisnya, rumah itu juga dirobohkan akibat kasus sengketa lahan rumah itu tak kunjung beres.

Akan tetapi, proses mengambilalih maupun merobohkan rumah tetap mengikuti prosedur yang berlaku. Ia menyayangkan insiden tersebut berlangsung secara sepihak tanpa melibatkan hukum.

Baca Juga

Lensa Berbicara: Apel Kebangsaan Jaga Jakarta, Wujud Sinergi TNI-Polri dan Masyarakat

"Ketika terjadi sengketa, maka sengketa itu harus diputuskan oleh pengadilan siapa yang benar dan siapa yang bisa melakukan apakah dilakukan eksekusi atau tidak itu adalah arah dari pengadilan," paparnya.

Eri mengatakan, tindakan Samuel dan puluhan oknum anggota ormas tersebut telah melakukan aksi pidana. Hal ini menjadi atensi serius bagi Polda Jawa Timur.

Polda Jawa Timur Naikkan Status Penyelidikan ke Penyidikan

Ia mengabarkan, pihak Kepolisian saat ini telah menaikkan status kasus perobohan rumah nenek Elina menjadi penyidikan. Keputusan tersebut pasca melakukan penyelidikan terjadi sejak 29 Oktober 2025.

Alasan polisi menaikkan status ke penyidikan untuk mencegah konflik meluas di Surabaya. Hal ini mengingat Arek-arek Suroboyo belakangan ini sempat menggeruduk kantor ormas terdekat.

"Jikalau terlalu lama proses hukum ini berjalan, maka akan ada suasana tidak kondusif di Kota Surabaya, sehingga akan lari ke arah suku, lari ke arah lain, maka sebenarnya ini tidak bisa dibiarkan ke arah sana," imbuhnya.

"Karena orang yang tinggal di Surabaya bermacam suku karena kita heterogen. Jangan sampai karena oknum, mungkin satu kegiatan ormas tapi bisa mempengaruhi komunitas hingga antar suku di Surabaya," lanjutnya.