Catatan Dewan Pers 2025 Terkait Kehidupan Pers Indonesia: Penghapusan Konten Berita hingga Kekerasan
- istimewa - antaranews
Jakarta, tvOnenews.com - Dewan Pers mencatat tahun 2025 sebagai periode yang penuh tantangan bagi kehidupan pers di Indonesia. Sepanjang tahun ini, terdapat tiga persoalan utama yang saling berkaitan dan membutuhkan perhatian serius seluruh pemangku kepentingan, yakni kemerdekaan pers, profesionalisme jurnalistik, serta keberlanjutan ekonomi media.
Dewan Pers menyoroti masih adanya ancaman terhadap kemerdekaan pers, salah satunya dalam peliputan bencana alam di Sumatera.
Sejumlah peristiwa menunjukkan adanya penghalang-halangan terhadap kerja jurnalistik.
Di antaranya perampasan dan penghapusan rekaman video milik wartawan Kompas TV saat meliput ketegangan di Aceh pada 11 Desember 2025.
Penghapusan Konten Berita
Selain itu, Dewan Pers juga mencatat penghapusan konten siaran CNN Indonesia terkait kondisi warga terdampak bencana.
Penghapusan tersebut dilakukan secara mandiri oleh redaksi karena adanya kekhawatiran konten disalahgunakan oleh pihak lain.
"Dewan Pers menegaskan bahwa tindakan perampasan alat kerja, penghapusan rekaman, serta tekanan terhadap media merupakan bentuk penghalang-halangan terhadap kerja jurnalistik dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4 ayat (3)," beber Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat melalui keterangan tertulis, Selasa (30/12/2025).
Dewan Pers turut mencermati pernyataan sejumlah pejabat negara yang dinilai berpotensi menekan kebebasan pers.
Selain penghalang-halangan, Dewan Pers juga mencatat berbagai kasus kekerasan terhadap wartawan sepanjang 2025.
Kasus tersebut antara lain pemukulan terhadap wartawan foto LKBN Antara saat meliput demonstrasi di Jakarta, pengeroyokan delapan jurnalis di Banten.
Lalu teror berupa pengiriman kepala babi dan tikus terpotong kepada wartawan Tempo.
Menurut Dewan Pers, seluruh bentuk kekerasan dan tekanan tersebut berbahaya bagi kemerdekaan pers.
"Semua bentuk kekerasan ini menciptakan efek gentar, mendorong praktik swasensor, dan melemahkan fungsi pers sebagai kontrol sosial," kata Komaruddin.
Rasa tidak aman yang dialami jurnalis berdampak pada hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2025.
Dalam survei tersebut, IKP Indonesia tercatat berada pada skor 69,44 atau masuk kategori cukup bebas.
Skor ini naik tipis dibandingkan 2024 yang berada di angka 69,36, namun masih lebih rendah dibandingkan capaian pada tahun-tahun sebelumnya.
Dalam menjalankan mandat undang-undang, Dewan Pers terus berupaya melindungi wartawan dari potensi pemidanaan.
Sepanjang 2025, Dewan Pers telah menyediakan 118 ahli pers untuk memberikan keterangan ahli kepada kepolisian dan pengadilan.
Dari Januari hingga November 2025, ahli pers Dewan Pers menangani 86 kasus yang menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), 17 kasus yang menggunakan Undang-Undang Pers, serta sejumlah kasus lain dengan dasar hukum berbeda.
Untuk memperkuat perlindungan keselamatan jurnalis, Dewan Pers bersama sejumlah lembaga negara juga merintis Mekanisme Nasional Keselamatan Pers.
Mekanisme ini resmi diluncurkan pada 24 Juni 2025 dan akan membentuk Satuan Tugas Nasional Keselamatan Pers sebagai forum koordinasi penanganan kasus-kasus keselamatan wartawan di Indonesia. (aag)
Load more