Menteri PPPA Minta Pos SAPA Pascabencana di Aceh Segera Diaktifkan

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi meminta aktivasi Pos Sahabat Perempuan dan Anak (Pos SAPA) di lokasi pengungsian pascabencana banjir di Provinsi Aceh dipercepat.

Menurut Arifah, pos SAPA ini berfungsi untuk memastikan pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak di situasi darurat.

“Dalam situasi bencana, perempuan dan anak menghadapi kerentanan berlapis, mulai dari keterbatasan akses layanan dasar hingga potensi kekerasan. Pos SAPA harus segera dihadirkan di tengah pengungsian sebagai pusat koordinasi layanan, dukungan psikososial, serta pelaporan dan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak,” ucap Menteri PPPA, Arifah, Kamis (1/1/2025).

Arifah menuturkan, pihaknya juga mencatat adanya potensi kolaborasi yang kuat dengan lembaga masyarakat (LM) yang aktif dalam respons kemanusiaan.

Menurutnya, pemetaan LM yang memiliki program berkelanjutan dan menetap di wilayah terdampak dinilai penting untuk mendukung keberlangsungan Pos SAPA serta penguatan layanan perlindungan perempuan dan anak.

"Perhatian khusus turut diberikan pada sektor pendidikan, mengingat 5 Januari 2025 anak-anak seharusnya kembali masuk sekolah, sementara banyak fasilitas pendidikan belum dapat digunakan," ujarnya.

Baca Juga

Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Pegadaian Praya Dukung Pembangunan Infrastruktur Sekolah dan Kenalkan Investasi Emas Sejak Dini

Selain itu, Arifah menambahkan, kondisi psikologis tenaga pendidik dan peserta didik juga memerlukan pendampingan khusus pascabencana.

“Pemulihan pascabencana tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga memastikan perempuan dan anak mendapatkan rasa aman, layanan yang layak, serta dukungan psikososial yang berkelanjutan. Negara harus hadir secara utuh, dari pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan spesifik bagi Perempuan dan Anak, hingga perlindungan dari kekerasan,” beber Arifah.

Sebelumnya, Kepala Dinas PPPA Provinsi Aceh Meutia Juliana menuturkan bahwa sebanyak 11 kabupaten/kota di Aceh masih memperpanjang masa tanggap darurat.

"Saat ini UPTD PPA di kabupaten/kota Provinsi Aceh telah mulai memberikan layanan meskipun masih menghadapi berbagai kendala akibat keterbatasan sarana prasarana dampak dari bencana banjir," ujar Meutia.

Sementara itu, Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri mengungkap bahwa kondisi di wilayahnya masih serba terbatas.

“Masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Pangan dan alat kebersihan sangat dibutuhkan, sekolah-sekolah masih terendam lumpur, lahan pertanian rusak, dan banyak dapur umum sudah tidak beroperasi. Diperlukan dukungan yang lebih terstruktur dan berkesinambungan termasuk peran DP3A dan Kemen PPPA memastikan pemenuhan kebutuhan spesifik dan perlindungan dari kekerasan bagi perempuan dan anak,” ujar Wakil Bupati Pidie Jaya.