Mendagri Tito Minta Keuchik Percepat Data Korban Bencana Aceh: Bantuan Tak Boleh Tertahan

Jakarta, tvOnenews.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menegaskan percepatan pendataan warga terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh menjadi kunci utama agar bantuan pemerintah segera tersalurkan.

Tito secara khusus meminta para kepala desa atau keuchik mengambil peran sentral dalam menyusun data penerima bantuan, mulai dari hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), hingga dana tunggu hunian (DTH).

Instruksi tegas ini disampaikan menyusul lambannya proses pendataan di sejumlah wilayah terdampak. Tito mengungkapkan, salah satu hambatan terbesar di lapangan adalah hilangnya dokumen kependudukan warga, seperti kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK), yang terbawa arus saat bencana melanda.

Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, Tito menilai perlu ada terobosan di tingkat paling bawah.

“Kita ambil jalan pintas, keuchik saja yang bertanggung jawab. Keuchik membuat daftar kerusakan ringan, sedang, berat, yang penting betul-betul diyakini itu. Kemudian diserahkan kepada bupati, dan bupati kemudian akan dibantu oleh Kapolres dan Kejari untuk meng-crosscheck,” ujar Tito saat menyampaikan laporan di hadapan Presiden RI, Prabowo Subianto, di Aceh Tamiang, dikutip Jumat (2/1/2026).

Menurut Tito, kecepatan pendataan akan berdampak langsung pada percepatan relokasi pengungsi. Berdasarkan perhitungan bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, sekitar 60 persen pengungsi berpotensi segera keluar dari posko pengungsian apabila data penerima bantuan dapat dirampungkan dalam waktu cepat.

Ia menegaskan, Aceh seharusnya bisa bergerak lebih gesit dan mengejar daerah lain yang dinilai lebih cepat dalam menyerahkan data korban bencana.

“Dari Aceh, kalau bisa lebih cepat lagi,” imbuhnya.

Tito juga menekankan bahwa data penerima bantuan merupakan fondasi utama bagi seluruh kementerian dan lembaga dalam mengeksekusi program pemulihan.

Data tersebut tidak hanya digunakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan hunian, tetapi juga menjadi rujukan Kementerian Sosial dalam penyaluran bantuan tunai bagi warga terdampak.

Karena itu, Mendagri meminta seluruh kepala daerah memperkuat kolaborasi lintas sektor dan memastikan pendataan dilakukan secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena dianggap tidak cepat, padahal pemerintah menunggu data itu. Data ini sangat penting supaya BNPB bisa mengeksekusi, Menteri Sosial mengeksekusi. Uangnya sudah ada, problemnya hanya masalah data,” tutup Tito. (agr)