Pengamat Kritik Keras OTT, Operasi Tangkap Tangan Berulang Jadi Bukti Kegagalan Pencegahan

"Cinta rakyat, kata Machiavelli, mahal dan berisiko. Sebaliknya, rasa takut adalah investasi jangka panjang. Pandangan sinis ini menemukan bentuk modernnya di era algoritma dan media sosial," timpalnya.

Pieter Zulkifli mengatakan di atas kertas, penegakan hukum di negeri ini tampak berjalan, tetapi keadilan kerap tertinggal di belakang. 

Dia menyatakan bahwa 2025 kembali memperlihatkan ironi itu dengan gamblang di mana penangkapan terjadi, pasal diperbanyak, tetapi rasa percaya publik terus menipis.

"Di tengah demokrasi yang berjalan rapi secara administratif, hukum justru terasa semakin jauh dari nurani," katanya.

Tak hanya itu, Pieter Zulkifli menuturkan penguasa hari ini tak perlu menyingkirkan lawan secara fisik. Cukup dengan framing, buzzer, dan pengadilan opini. Reputasi bisa runtuh dalam hitungan jam. Kritik bisa dibelokkan menjadi kebencian publik.

"Machiavelli menyebutnya seni menjadi rubah: tampil santun di depan kamera, tetapi tetap memangsa di belakang layar. Bedanya, kini semua dilakukan dengan data, statistik, dan narasi yang tampak sah," kata dia.

Baca Juga

Sembilan Orang Pihak Swasta Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi BNPB

Dalam sistem seperti ini, kata Pieter Zulkifli, korupsi kerap bukan sekadar penyakit, melainkan alat kontrol. Ketika banyak orang terlibat, semua menjadi saling sandera, loyalitas bahkan dibayar dengan perlindungan.

"Ketidaksetiaan dibalas dengan penegakan hukum selektif. Hukum antikorupsi tetap dikibarkan, tetapi sering kali lebih berfungsi sebagai ancaman simbolik daripada instrumen keadilan substantif," katanya.

Di samping dari itu, Pieter Zulkifli menyatakan bila makna demokrasi pun ikut menipis. Pemilu tetap digelar, partisipasi dicatat, tetapi kebijakan berjalan di tempat.

Dia menyebut rakyat merasa berdaulat karena memilih, padahal yang dipilih hanya wajah, bukan arah. Demokrasi prosedural berjalan rapi, tetapi demokrasi moral tertatih. Legitimasi diperoleh dari kotak suara, bukan dari keadilan yang dirasakan.

"Kondisi ini menguatkan peringatan klasik Tacitus; Semakin korup sebuah negara, semakin banyak aturan hukumnya. Indonesia hari ini kaya regulasi, tetapi miskin rasa adil. Aturan dibuat berlapis, teknis, dan sering ambigu," ucapnya.

Akibatnya, hukum menjadi labirin yang hanya bisa dilalui mereka yang punya uang, waktu, dan akses. Rakyat kecil tersandung administrasi dan mereka yang berkuasa berlindung di balik prosedur.